Refleksi HUT 336 Bojonegoro : Sejarah Yang Terlupakan

Memasuki bulan Oktober ada peristiwa bersejarah khususnya bagi masyarakat Kabupaten Bojonegoro. Memasuki bulan Oktober 2013 ini Kabupaten Bojonegoro genap berusia 336 tahun. Sebuah usia yang tentunya sangat tua berdasarkan peradaban manusia. Membuka sejarah lama, Bojonegoro 336 tahun belumnya ada nama Bojonegoro. Diawali dari kekalahan Kerajaan Mataram melawan VOC Belanda, pada akhirnya Mataram dipaksa menandatangani perjanjian politik pada tahun 1677 dimana isi dari perjanjian tersebut Mataram diharuskan menyerahkan wilayah kekuasaannya di pantai utara Jawa kepada VOC.

Jipang merupakan satu dari beberapa wilayah Mataram di pantai utara Jawa yang harus diserahkan ke VOC. Jipang yang merupakan cikal bakal Bojonegoro sebelumnya merupakan kadipaten yang kemudian dirubah menjadi Kabupaten pada tanggal 20 Oktober 1677 oleh pemerintahan Belanda kala itu, dengan Wedana Bupati Wedana Bupati Mancanegara Wetan, Mas Tumapel yang juga merangkap sebagai Bupati I yang berkedudukan di Jipang. Tanggal 20 Oktober 1677 inilah yang ditetapkan sebagai hari lahirnya Bojonegoro dan setiap tahunnya tanggal 20 Oktober selalu diidentikkan dengan peringatan hari jadi Kabupaten Bojonegoro. Kala itu terdapat tiga Kabupaten disekitar Jipang (Bojonegoro) yang belum ikut pemerintahan Belanda, tiga kabupaten itu adalah Kabupaten Mojoranu, Kabupaten Padangan, dan Kabupaten Baureno.

Lalu darimana sebenarnya nama Bojonegoro berasal? Setelah mendirikan Kabupaten Jipang yang merupakan cikal bakal Bojonegoro, Pemerintahan Belanda mendirikan wilayah tandingan dengan nama Rajekwesi dengan pusat pemerintahan di Ngumpakdalem. Diawali dari keinginan pemerintahan Belandan untuk menyatukan ketiga kabupaten di sekitar Bojonegoro tersebut, akhirnya terjadilah peperangan dimulai dari perang yang melibatkan Kabupaten Rajekwesi yang merupakan bentukan Belanda dengan Kabupaten Mojoranu. Hingga tahun 1827 daerah Rajekwesi dibawah pimpinan R.T. Joyonegoro dipenuhi peperangan dan pemberontakan. Hingga ketika pasukan Rajekwesi dibawah pimpinan R.T. Joyonegoro terdesak mereka meminta bantuan Kabupaten Sedayu., lalu dikirimlah pasukan dari Sedayu untuk membantu R.T. Joyonegoro menyerang Kabupaten Mojoranu. R.T. Sosrodilogo yang merupakan pimpinan pasukan kerjaan Mojoranu sekaligus putra Pateh Demang R. Sumosirjo yang menggantikan Bupati Mojoranu R. Sosrodiningrat.

Pada 3 Oktober 1828 pasukan Sosrodilogo menyerah kepada pemerintahan Belanda. Akhirnya R.T. Joyonegoro yang masih menjabat Bupati Rajekwesi merayakan kemenangan dengan menggelar pesta besar - besaran setelah berhasil mengalahkan pasukan Mojoranu. Dari sanalah R.T. Joyonegoro mengganti nama Rajekwesi menjadi Bojonegoro, Bojonegoro berasal dari kata Bojo yang berarti bersenang - senang, dan negoro yang berarti Negara. Jadi Bojonegoro dapat diartikan sebagai negara yang bersenang - senang atau berpesta. Setelah itu pemerintah Belanda mengangkat R.T. Joyonegoro sebagai Bupati Bojonegoro.

Sebagai Bupati “Bojonegoro” pertama akhirnya R.T. Joyonegoro memindahkan lokasi pusat pemerintahan dari sebelumnya di Ngumpakdalem ke utara di tempat yang sekarang. Namun dahulunya pusat pemerintahan Kabupaten Bojonegoro yang sekarang ini berada di utara Sungai Bengawan Solo, sebelum dipindahkan oleh Belanda.

Sejarah merupakan bagian dari peradaban manusia yang tak mungkin bisa dibohongi. Bertepatan dengan Hari Jadi Kabupaten Bojonegoro yang ke - 336 sudah sepatutnya generasi muda Bojonegoro mengetahui teori awal mula sejarah terbentuknya Bojonegoro. Hal ini supaya sejarah tidak terputus begitu saja dan hilang ditelan waktu.

Fasisme : Diawali dari Rasa Nasionalis Yang Tinggi

Italia berperang di pihak sekutu yang menang selama Perang Dunia I. Tetapi pada konferensi Perdamaian Paris, tuntutan utama Italia untuk mendapatkan wilayah tidak dipenuhi dan sebagai akibatnya banyak warga negara Italia dan para pemimpin politik sama - sama merasakan pengkhianatan internasional.

Sekitar tahun 1922, terdapat 600.000 pengangguran, di saat itulah keanggotaan Fasis Italia tumbuh dengan pesat, dan dalam bulan Oktober kaum fasis “berbaris menuju Roma” berakhir dengan penunjukkan Mussolini sebagai Perdana Menteri oleh raja. Dari sanalah garis besar struktur lembaga politik Italia berubah, dari republic Italia menjadi kediktatoran pribadi berdasarkan monopoli kekuasaan politik oleh Partai Fasis. Dari sanalah paham fasisme mulai tumbuh di Italia.

Bergeser ke Jerman, sama halnya dengan Italia pasca kekalahan perang dunia ke - I, kekalahan membuat wilayah - wilayah mereka harus rela dikuasai oleh sekutu. Keadaan ini memperbesar semangat kebencian internasional. Keadaan ini memunculkan kelompok ekstrimis yang terorganisir di Jerman sesudah perang terdapat partai National Socialist German Workers (NSDAP) atau “Nazi”, partai Nazi Jerman berasal dari dua suku kata pertama “nasional”. Tetapi Partai Nazi ternyata bukanlah sosialis muapun berdasarkan kelas pekerja Jerman, dan dibawah kepemimpinan Hitler ia mengerahkan militansinya kepada seluruh sektor masyarakat Jerman, dengan mengecualikan orang - orang Yahudi Jerman.

Didorong keberhasilan Mussolini di Italia sesudah perang, mencoba mengadakan kudeta di Munich pada tahun 1923. Namun upaya Hitler dan gerombolan kecil tersebut gagal, Hitler pun untuk sementara waktu mendekam di penjara. Ketika masa depresi di seantero dunia pada tahun 1929 dimulai termasuk Jerman yang terkena dampak perekonomian, nasib Nazi segera membaik. Ketika pengangguran di Jerman naik dari 2 juta menjadi 6 juta, keanggotaan Nazi dari 100.000 pada tahun 1928 menjadi 1,4 juta pada tahun 1932, dan pemilih partai Nazi tumbuh dengan angka mengejutkan sampai 5,5 juta pemilih di antara tahun 1928 dan 1930. Akhirnya pemerintah yang melemah berpaling kepada Hitler, yang ditunjuk sebagai Kanselir dalam bulan Januari 1933. Seperti yang terjadi di Italia, Hitler mengintimidasi oposisi politik dan merekayasa parlemen dan dukungan pemilih agar bisa menjadi diktator.

Keberhasilan Fasis di Italia dan Jerman dengan cepat diikuti oleh kudeta - kudeta fasis dan semi-fasis di Eropa dari Findalia sampa ke Yunani. Di Austria dalam bulan Maret 1933 dan di Bulgaria pada permulaan tahun 1934, lembaga - lembaga demokrasi yang lemah diganti oleh kediktatoran fasis. Di Spanyol pada tahun 1936, fasis dibawah Jenderal Francisco Franco memulai revolus militer yang berhasil melawan Republik Spanyol. Secara beruntut fasis menyebar pesat ke dunia, sejak tahun 1930 nama “fasis” juga diberikan kepada rezim - rezim militer, nasionalis, dan dictator di Asia (Jepang), Timur Tengah (Mesir), sub-Sahara Afrika (Ghana, Afrika Selatan), Amerika Latin (Argentina, Brazil, Paraguay) dan di masa yang lebih baru, Yunani (antara tahun 1967 dan 1974) dan Chili pada September 1973.

Lalu apa yang dinamakan fasisme? Carlton Cylmer mendefinisikan fasisme sebagai paham anti liberalism, anti komunisme, dan anti konservatisme. Ambisi dari paham fasis menciptakan negara totaliter dengan identitas tertentu yang berkuasa, tidak hanya mengendalikan perilaku para warga negara tetapi juga pikiran dan hatinya, dan memusnahkan yang lain.

Adapun cara berfungsinya fasisme berdasar pada pengagungan yang berlebihan terhadap suatu hal yang mendasar, mengandalkan mobilisasi massa dengan kontrol militer, kekerasan adalah satu-satu nya cara untuk mengimplementasikan kebijakan, tidak memberi tempat pada perempuan, regenerasi melalui generasi muda, dan pemimpin yang karismatik dan diktaktur

DAFTAR PUSTAKA

Carlton Clymer dkk, 2008. Pengantar Ilmu Politik. Jakarta : Raja Grafindo Persada

Komunisme : Sang Anak Dari Sosialisme

Komunisme dan anarkisme merupakan dua ideologi yang hampir sama, mempunyai cita - cita persamaan sosio-ekonomi dan politik, karena persamaan dasar ini dipahaminya penting bagi kebebasan individu. Persamaan mutlak sama dengan kebebasan mutlak. Setiap sistem pemerintahan yang mengesampingkan tuntutan cita - cita ini adalah tidak sah.

Namun, berbeda dengan anarkisme, komunisme tidak memandang semua bentuk pemerintahan dan organisasi politik sebagai sesuatu yang paling tidak dikehendaki oleh semangat manusia dan kebebasan yang utuh. Bahkan dalam masyarakat komunis yang paling sempurna, beberapa bentuk organisasi politik masih akan tetap diperlukan. Tetapi keabsahannya terletak pada persetujuan yang diberikan secara bebas dan partisipasi penuh sesama anggota masyarakat.

Komunisme juga lebih rinci daripada anarkisme di dalam menyerang akibat - akibat buruk dari pemilikan pribadi. Bagi kaum komunis, pemilikan pribadi tak dapat tidak akan membawa ketimpangan sosial, ekonomi, dan politik. Kalau kekayaan dan statis sosial tidak terbagi secara rata, kekuasaan politik juga demikian. Dan dimana ada ketimpangan, di situ pasti ada segelintir orang yang memeras dan menindas orang banyak. Oleh karena itu persyaratan penting bagi kebebasan individu ialah persamaan ekonomi.

Lalu bagaimana mencapai persamaan ekonomi? Dengan menghapuskan hak milik pribadii yang sumber - sumber pokoknya perlu bagi kehdupan. Hal ini bisa dilakukan dengan kekuatan tertentu atas tanah.

Komunisme erat kaitannya dengan ideologi marxisme dan sosialisme dimana dua ideologi tersebut merupakan induk dari ideologi komunisme ini. Salah satu tokoh yang berperan dari ideologi ini Karl Marx, Marx menanamkan dasar dari komunisme melalui ideologinya marxisme. Masyarakat komunis yang dicita-citakan oleh Marx merupakan masyarakat dimana tidak ada kelas sosial (classies society), dimana manusia dibebaskan dari keterikatannya kepada milik pribadi, dan dimana tidak ada ekpsloitasi penindasan serta paksaan. Selain Karl Marx, tokoh - tokoh ideologi komunisme ini seperti Fredrich Engels, Vladimir Lenin, Josef Stalin, Mao Zedong, Ho Ch Minh, serta Polpot.

Perkembangan komunisme tak bisa dilepaskan dari Revolusi Rusia di tahun 1917, berakhirnya perang dunia ke II dengan ditandai pemberontakan revolusioner di berbagai belahan dunia.

Adapun negara yang menganut ideologi komunisme memiliki ciri-ciri sistem politik antara lain : satu partai negara, demokrasi yang tersentral di pemerintah pusat, negara yang memiliki peran sangat kuat di segala sektor, pemilu yang sangat terbatas dan terkontrol. Karena negara mempunyai peran yang begitu kuat hak politik masyarakat pun amat minim dan bahkan sangat terbatas.

Dari segi ekonomi negara yang menganut ideologi komunisme semua kepemilikan kekayaan dimiliki oleh negara, swasta dan masyarakat tidak berhak sebagai pemilik individu. Negara kemudian membagikan secara merata kekayaan tersebut. Selain penguasaan oleh negara satu ciri lagi dari sistem ekonomi yaitu perencanaan yang terpusat. Sebagai efek dari sistem politik yang dikontrol oleh negara, maka perencanaan pembangunan dan sebagainya dilakukan oleh pusat.

Sama halnya dengan moyangnya komunisme, yaitu marxisme dan sosialisme, memang ideologi dapat menjanjikan sebagai pemberi keadilan bagi masyarakat. Dimana hak milik pribadi begitu minim di dalamnya. Namun disisi lain control yang pemerintah yang sangat kuat dan minimnya hak politik dari masyarakat rentan memunculkan penguasaaan absolut dan rentan menimbulkan  penyalahgunaan penguasaan jika tidak adanya control juga dari masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Carlton Clymer dkk, 2008. Pengantar Ilmu Politik, Jakarta : Raja Grafindo Persada

Miriam Budiarjo, 2008. Pengantar Ilmu Politik, Jakarta : Gramedia Pustaka Utama

Ideologi Anarkisme : Kebebasan Tanpa Penguasa

Kerusuhan Haymarket di Chicago tahun 1886, pembunuhan terhadap Presiden William McKinley tahun 1901, dan kejadian - kejadian menggemparkan lainnya yang berkenaan dengan kekerasan yang bersifat anarki di sekitar abad kedua puluh telah meninggalkan kesan bahwa kaum anarkis adalah orang yang berambut panjang, berjanggut kasar, hingar-bingar dan menggenggam bom di tangannya. Penekanan kekerasan dalam ideologi yang bersifat anarki barangkali sebagiannya bisa dikaitkan dengan Mikhail Bakunin (1814-1876), yang terlahir dari keluarga aristokrat Rusia tetapi yang kemudian percaya bahwa kebebasan individu yang sepenuhnya hanya bisa diwujudkan setelah negara dan lembaga - lembaga penopangnya dapat dihancur-leburkan..

Secara harfiah anarkisme berasal dari kata Yunani anarchy, yang secara harfiah berarti tidak mempunyai pemerintahan. Menurut Kropotkin, anarkisme adalah ajaran yang bertujuan untuk pembebasan masyarakat dari dominasi politik dan ekonomi dari eksploitasi oleh dorongan non-atau langsung tindakan pemerintah.

Ideologi anarkisme ini terkait Pangkal tolak  pemikiran anarkisme sesungguhnya sederhana saja, meski kata itu mengandung makna pengrusakan. Satu - satunya wewenang yang mempunyai kekuatan moral dan keabsahan adalah wewenang yang oleh setiap individu diberikan kepada dirinya. Tak seorang pun yang bisa dipaksa untuk melakukan suatu tindakan kecuali tindakan yang berasal dari kemauannya sendiri.

Menurut konsep Rosseau tentang kedaulatan rakyat, para anarkis abad kedua puluh di Prancis (dihubungkan dengan majalah Le Monde Libertaire dan La Liberation) berpendapat bahwa hak individu untuk mengatur dirinya sendiri tidaklah boleh dikesampingkan, dan tidak dapat pula diwakilkan. Pelaksanaan hukum bisa saja diwaklkan, tetapi tidak di dalam pembuatannya. Pembuatan peraturan dan kebijakan adalah hak istimewa setiap individu, karena merekalah yang mempunyai kepentingan dan kebutuhan. “Setiap warga negara adalah pengatur dirinya sendiri”, mungkin merupakan ciri yang paling lebar dari posisi kaum anarkis[1].

Yang dikatakan anarkisme tentang anarkisme ia nama yang diberikan kepada prinsip teori kehidupan dan perilaku di mana masyarakat dipahami tanpa pemerintah - harmoni dalam masyarakat seperti yang diperoleh, tidak dengan penyerahan hukum, atau dengan ketaatan kepada otoritas apapun, tetapi dengan perjanjian bebas, conlcuded antara berbagai kelompok, teritorial dan profesional, bebas dibentuk demi produksi dan konsumsi, seperti juga untuk kepuasan berbagai tak terbatas kebutuhan dan aspirasi makhluk beradab. "

Ideologi anarkisme terkenal dengan tokoh - tokohnya seperti William Godwin, Pierre Joseph Proudhon, Michael Bakunin, dan Piotr Kropotkin.

·         William Godwin (1756 – 1836) terkenal melalui buku nya „Enquiry Concerning Political Justice“ (1773), yang berbicara tentang gerakan-gerakan anarkisme melawan pemerintah, hukum, kepemilikan dan institusi-institusi negara.

·         Pierre Joseph Proudhon (1809 – 1865) orang pertama yang menyebut diri nya sebagai „anarkis“ terkenal melalui essay nya „Property is Theft“ and „Property is Freedom“ pada tahun 1840.

·         Michael Bakunin (1814 – 1876) terkenal melalui kritiknya terhadap Marxism, Freedom without socialism is privileg and injustice but Socialism without freedom is slavery and brutality“

·         Peter Kropotkin (1842 – 1921) ahli geografi yang mencoba memberikan dasar akademis kepada teori anarkisme

Pergerakan ideologi anarkisme di dunia diawali pergerakannya di eropa ketika revolusi budak pada jaman antik / kuno, perjuangan para petani di Eropa, perjuangan pekerja tambang pada revolusi  Inggris, perjuangan kaum buruh pada revolusi Perancis, perjuangan perlawanan terhadap pemerintah di Spanyol. Pergerakan anarkisme merambah hingga ke benua Amerika dan Asia, pada perlawanan terhadap penguasa di Rusia, revolusi di Meksiko, revolusi di Jepang, pergerakan di Cina, dan perlawanan terhadap kolonialisasi Inggris di India[2].

Bagi Kropotkin dan paham anarki pada umumnya, kelestarian spesies binatang dan kemajuan sosial manusia tergantung pada gotong royong dan kerja sama. Manusia tidak bisa bebas kalau mereka hanya mengejar kepentingan saja, kecuali akan saling terkam[3].

Ideologi anarkisme bisa dikatakan merupakan ideologi ekstrim yang mana penganut ideologi menghendaki kebebasan dalam setiap tindakan individu tanpa adanya penguasa yang berkuasa. Menurut opini penulis, anarkisme bukan sebuah solusi untuk memperoleh hak - hak politik yang tepat serta hak - hak kesejahteraan karena bagaimanapun dalam suatu kelompok atau golongan teta harus ada satu sosok yang dihormati dan memimpin kelompok dan golongan tersebut.

---

[1] Carlton Clymer dkk, Pengantar Ilmu Politik (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2008), hlm 108

[2] Collin Ward, Anarchism: A Very Short Introduction (Oxford : Oxford University Press, 2004)

[3] Carlton Clymer dkk, op. cit.; h. 109

DAFTAR PUSTAKA

Carlton Clymer dkk, 2008. Pengantar Ilmu Politik, Jakarta : Raja Grafindo Persada

Collin Ward, 2004. Anarchism: A Very Short Introduction, Oxford : Oxford University Press

Pelajaran Rekaysa Politik Pada Tingkat SMA Untuk Meningkatkan Partisipasi Politik

Tahun 2014 merupakan salah satu tahun yang bersejarah dari dinamika perpolitikan negara ini. Bagaimana tidak di tahun tersebut Indonesia mempunyai hajatan demokrasi yang besar yaitu pemilu legislatif dan pemilu presiden. Pemilihan umum legislatif rakyat dituntut untuk memilih wakil - wakilnya dari tingkat DPRD Kabupaten/Kotamadya, DPRD Provinsi, DPR RI,dan DPD (Dewan Perwakilan Daerah) yang akan dilaksanakan pada tanggal 9 April 2014. Sedangkan Pemilihan umum Presiden ini rakyat dituntut memilih Presiden Indonesia untuk masa jabatan 2015-2019.

Jika mengacu pada perkembangan perpolitikan setahun menjelang pemilu 2014 dilaksanakan, terlebih ketika tahun 2013 sudah memasuki bulan Juli. Dinamika perpolitikan Indonesia semakin dinamis, setiap saat ada perubahan cepat yang terjadi di sistemnya. Terlebih lagi di tahun 2013 ini banyak daerah di Indonesia menggelar hajatan pemilu. Meskipun dengan level yang berbeda, dimulai dari Pilkades di tingkat pedesaan, Pemilukada Bupati atau Walikota, hingga pilgub pilihan Gubernur. Semua proses itu tentu mengharuskan masyarakat untuk terus belajar mengenali setiap sosok calon yang akan muncul di pertarungan politik.

Ironisnya partisipasi masyarakat justru semakin menurun dari pemilu sebelumnya. Berdasarkan data yang bersumber dari Lingkaran Survey Indonesia, partisipasi politik pada pemilu 1999 mencapai 90%, pemilu 2004 mencapai 80%, dan menurun menjadi 70% pada pemilu 2009 lalu. Memang ini terjadi dikarenakan ada sebab yang mendukung, pertama karena kepercayaan masyarakat sendiri kepada partai - partai politik yang ada sudah hilang. Kedua, karena beberapa oknum dari pejabat yang dipilih dari proses politik banyak yang terkena kasus korupsi, bahkan hingga berkaitan dengan nilai moralitas. Menonton film porno ketika sidang paripurna atau berperan dalam video asusila dengan “perempuan simpanan” misalnya. Ketiga, karena kurangnya pengetahuan masyarakat tentang proses politik yang ada, misalnya dampak money politik.

Menjelang pemilu 2014 ini, perkembangan dunia perpolitikan kita yang semakin carut marut membuat mindset masyarakat utamanya dari kalangan kaum muda terhadap politik jadi semakin acuh. Hal ini tentu dapat meningkatkan tingkat golput bagi para pemilih pemula pada pemilu 2014 mendatang.

Pemilih pemula merupakan kelompok pemuda yang baru mendapat hak memilih untuk pertama kalinya. Secara psikologis, pemilih pemula memiliki karakteristik yang berbeda dengan orang -orang tua pada umumnya. Pemuda diidentikkan dengan sikap kritis, mandiri, independen, anti status quo atau tidak  puas dengan kemapanan, pro perubahan dan sebagainya. Karakteristrik itu cukup kondusif  untuk  membangun  komunitas  pemilih  cerdas  dalam  pemilu  yakni  pemilih  yang  memiliki pertimbangan rasional dalam menentukan pilihannya.  Misalnya karena integritasnya, track record-nya atau program kerja yang ditawarkan.

Dikarenakan  belum  punya  pengalaman  memilih  dalam  pemilu, pemilih  pemula  perlu mengetahui dan memahami berbagai hal yang terkait dengan pemilu. Misalnya untuk apa pemilu  diselenggarakan,  apa  saja  tahapan  pemilu,  siapa  saja  yang  boleh  ikut  serta  dalam  pemilu,  bagaimana  tatacara  menggunakan  hak  pilih  dalam  pemilu  dan  sebagainya. Pertanyaan  itu  penting  diajukan  agar  pemilih  pemula menjadi  pemilih  cerdas  dalam menentukan pilihan politiknya di setiap pemilu.

Jumlah pemilih pemula pun juga termasuk tinggi dalam setiap gelaran pemilunya. Diperkirakan, dalam setiap pemilu, jumlah pemilih pemula sekitar 20-30%  dari  keseluruhan  jumlah  pemilih  dalam  pemilu.  Pada  Pemilu  2004,  jumlah  pemilih pemula sekitar 27 juta dari 147 juta pemilih. Pada  Pemilu 2009 sekitar 36 juta pemilih dari 171 juta pemilih. Data BPS 2010: Penduduk usia 15-19 tahun: 20.871.086 orang, usia 20-24  tahun:  19.878.417  orang.  Dengan  demikian,  jumlah  pemilih  muda  sebanyak  40.749.503 orang. Jumlah itu diperkirakan kian bertambah  pada pemilu 2014 dengan presentase  30% dari jumlah pemilih.

Jika dicermati memang jumlah yang begitu besar tersebut amat sangat mempengaruhi hasil dari pemilu sendiri. Untuk itu potensi pemilih pemula ini perlu dimanfaatkan sebagai potensi melakukan perubahan dengan menentukan pilihan yang terbaik sesuai dengan hati nurani pada pemilu 2014. Namun sayangnya tidak dipungkiri situasi perpolitikan nasional saat ini yang menyebabkan mindset kaum muda terhadap politik terkesan “jelek” dan cenderung apatis.

Selama ini di tingkat pendidikan SMA sederajat, pengenalan tentang politik dan seluk beluknya dimasukkan ke dalam Pendidikan Kewarganegaraan (PKN). Namun dalam pelajaran tersebut hanya diajarkan mengenai demokrasi dan proses pelaksanaannya dalam pemilu, itupun hanya sekedar teori.

Hal ini tentu membuat mindset pemuda mengenai politik belum sepenuhnya terisi. Rekayasa politik merupakan penggabungan antara teori yang selama ini diajarkan di mata pelajaran PKN dengan realita perpolitikan di lapangan yang sesuai prosedur. Rekayasa politik ini tidak hanya sekedar diajarkan bagaimana kaum pelajar memilih ketika pemilu, tapi dia juga disimulasikan menjadi objek yang dipilih, bisa tingkat legislatif maupun eksekutif.

Kami memberikan konsep mengenai pelajaran ini. Pertama, simulasi pemilu yang diberikan mengenai teori dan praktek pencoblosan. Kedua, simulasi tentang parlementer. Dalam teori ini pelajar diajarkan apa itu fungsi dan tugas legislasi. Simulasi dalam bentuk parlementer ini bisa dalam sekup sederhana misalkan rapat komisi hingga rapat paripurna. Ketiga, simulasi politik sebagai pengambil kebijakan di tingkat eksekutif, misalnya sebagai menteri bahkan Presiden, dengan permasalahan sederhana terlebih dahulu, misalnya cara pengambilan keputusan.

Kami akan memberikan salah satu ilustrasi, jika satu ruangan ada 30 pelajar. Maka simulasi dalam hal pengambil kebijakan, ada yang berperan sebagai Presiden satu orang, menteri 4 orang, 10 orang sebagai legislatif, 5 orang berasal dari yudikatif, 10 orang rakyat yang masih terbagi 2 orang pengusaha atau dari swasa, serta 8 orang masyarakat biasa. Adapun sistematika, kami ambil salah satu permasalahan sederhana yaitu pengambilan keputusan terkait kebijakan parkir yang ada di sekitar sekolah, atau terkait pengelolaan sampah. Pengambilan kebijakan ini, dikaji di tingkat legislasi dan dalam pengambilan kebijakan tersebut masyarakat turut berpartisipasi dalam bermusyawarah, sedangkan pihak swasta berpartisipasi dalam pengadaan peralatan dan fasilias penunjang bekerjasama dengan pihak pemerintahan.

Dari legislasi ini kemudian akan dibawa ke ranah eksekutif, dimana dengan pendapat antara legislasi dan eksekutif dilakukan. Sehingga pada akhirnya pemerintah melalui kepala pemerintahan memutuskan suatu kebijakan terhadap kebijakan parkir dan pengelolaan sampah. Kajian permasalahan dalam lingkup terkecil di sekitarnya, kemudian direkayasa menggunakan sistem negara membuat para pemuda utamanya yang menjadi pemilih pemula tahu bagaimana sistem kerja pemerintahan dan lobi - lobi politik yang bermoral dan baik dilakukan.

Proses inilah yang nantinya akan dipelajari oleh mereka, menciptakan kesadaran berpolitik dengan menempatkan “rekayasa” dirinya menjadi bagian dari pihak pengambil kebijakan untuk masyarakat. Kami berpikir dengan karakteristik anak muda yang cenderung bersikap reformis dengan membuka setiap hal baru yang positif akan berdampak bagi perkembangan politik di Indonesia ke depan.

Diharapkan dari pelajaran rekayasa politik sejak dini ini para pemuda kita paham tentang apa itu politik. Secara langsung pula nantinya mereka akan mengerti mengapa harus berpartisipasi dalam kegiatan politik, dan apa resikonya jika antipati terhadap politik. Dari kegiatan sederhana sejak dini ini bagaimana dicamkan bahwa tidak selamanya politik itu kotor seperti yang terjadi di realita lapangan akhir - akhir ini. Sehingga tujuan dari politik sebagaimana dikatakan filsuf Yunani Plato yaitu sebagai penyelenggara kesejahteraan bersama.

Menjemput Ridho-Mu

Dalam sunyi ku menghadap
Dalam suka ku bersimpuh
Dalam duka ku mengeluh
Padamu Ya Rabb..
Sosok Tuhan Penguatku
Penerang di setia;p jalan hidup
Di bulan ini ku jemput ridho-Mu
Ketika jiwa yang lelah
Ketika hati yang sedang amarah
Ketika semua masalah bercampur menjadi satu
Dan aku masih terus mengabdi pada-Mu
Meneruskan segala langkah kaki yang telah ku ukir
Meski dengan segala noda
Ku kan berusaha untuk menjadi seorang hamba-Mu
Hamba yang selalu bersimpuh
Dan menjadi hamba pencari ridho-Mu
Di bulan penuh berkah ini
Ku jalani sisa umurku untuk-Mu
Dengan segala manfaat yang ku kirim
Izinkan hamba-Mu terus bersimpuh saat ini dan seterusnya
Tuk mencari ridho-Mu...

Bojonegoro, 12 Juli 2013, 09.52
Kantor KPUD Bojonegoro

2013, Tahun Puncak Politik Indonesia

Tahun 2013 menjadi tahun yang mungkin diibaratkan mendidihnya suhu politik di negeri ini. Bagaimana tidak di tiga bulan pertama fenomena – fenomena politik dibumbui dengan factor hukum begitu kental menggerus. Jika ibarat sebuah film drama tahun 2013 ini merupakan salah satu puncak klimaks dari konflik yang terjadi di belantika perpolitikan di Indonesia.

Mengawali pergantian tahun ke 2013 publik dihebohkan dengan aroma perpecahan di Partai non parlemen yang lolos klarifikasi peserta Pemilu 2014 Partai Nasdem. Dimana Hary Tanoesudibjo yang merupakan tokoh sentral di partai berlambang matahari ini mengundurkan diri di akhir tahun disusul oleh beberapa kader lainnya mulai dari sekjen partai hingga Ketua DPD Nasdem Jawa Timur. Sontak goyangan politik Bos MNC Grup ini mengundang banyak Tanya di benak public, apa yang terjadi di internal Partai Nasdem ini. Di saat peperangan akan segera dimulai mereka justru turun mesin ketika ditinggal sejumlah tokoh sentralnya.

Tak berapa lama kemudian kembali parpol peserta Pemilu 2014 PKS menjadi sorotan public ketika Presidennya Lutfi Hasan Ishaq ditetapkan KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) menjadi tersangka kasus dugaan suap kuota impor daging sapi. PKS yang semula gencar mengusung konsep kejujuran pun bobol juga. Publik pun heran dan dibuat tak percaya dengan apa yang selama ini telah dijual oleh PKS. Belum lagi kemungkinan posisi Menteri Pertanian Suswono yang berasal dari PKS juga rentan terseret di pusaran arus, serta anak dari Dewan Majelis Tinggi PKS Hilmi Aminnudin Ridwan Hakim. Beruntung, usai Lutfi Hasan Ishaq memutuskan mundur sebagai Presiden PKS usai ditetapkan sebagai tersangka, respon cepat langsung diambil oleh Majelis Tinggi PKS dengan menetapkan Anis Mata yang sebelumnya duduk sebagai Sekjen PKS dan Wakil Ketua DPR RI sebagai Presiden PKS, otomatis Anis pun memutuskan mundur sebagai Wakil Ketua DPR RI. Dibawah pimpinan Anis Mata PKS langsung memprogramkan bersih – bersih besar – besaran untuk menjaga integritas partai.

Bergeser ke bulan 2 Februari dimana public dibuat geger dengan bocornya draf surat perintah penyidikan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum sebagai tersangka kasus dugaan penerimaan gratifikasi suap mobil Toyota Harrier oleh PT Adhi Karya selaku perusahaan pemenang tender proyek pembangunan sport centre di Desa Hambalang, Kabupaten Bogor. Sebelum kasus sprindik ini bocor, Ketua Majleis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono telah meminta Anas focus untuk mengurusi urusan hukumnya meskipun saat itu Anas belum memiliki status apa – apa. Pada akhirnya bom waktu itu meletusnya juga tepat pada hari Jum’at tanggal 22 Februari KPK menetapkan Anas sebagai tersangka. Usai ditetapkan sebagai tersangka Anas merespon dengan memberikan keterangan sekaligus pidato pengunduran dirinya pada sehari setelahnya dan memberikan keterangan ini baru halaman pertama. Sontak pidato di Kantor DPP Demokrat itu mengundang teka teki bahwa Anas mengetahui seluk beluk aliran dana Hambalang bahkan mungkin juga kasus Bail Out Bank Century.

Berbeda dengan PKS ketika Presidennya ditetapkan sebagai tersangka, langusng mengganti pucuk pimpinannya, Partai Demokrat terkesan lambat dan sseakan santai jalan di tempat dalam memutuskan pucuk pimpinan. Memang keputusan ini tak lepas dari pertimbangan Sang Ketua Majelis Tinggi Partai SBY yang memang memilih untuk berhati – hati dan tidak berani mengambil resiko besar dalam setiap keputusannya.

Selain dinamika di tiga parpol tersebut, masih ada dinamika perpolitikan di daerah. Dimana pada tahun 2013 ini beberapa daerah menggelar pilihan gubernur hingga pilihan bupati atau walikota. Dari beberapa daerah tersebut yang sudah menyelenggarakan pesta demokrasinya Jawa Barat merupakan salah satunya. Minggu, 24 Februari jutaan masyarakat Jawa Barat memilih pemimpinnya. Hal yang menari dari pilkada Jawa Barat ini ada 3 selebritis yang turut berpartisipasi di dalamnya, Rieke Dyah Pitaloka atau yang akrab dengan “Si Oneng” pada sinetron Bajaj Bajuri maju sebagai calon Gubernur berpasangan dengan Teten Masduki, Dede Yusuf yang merupakan actor dan yang masih menjabat Wakil Gubernur maju sebagai Cagub berpasangan dengan Leks Lasmana, dan sang incumbent Ahmad Heryawan yang berpasangan dengan Aktor senior Deddy Mizwar yang melejit dengan sinetron Para Pencari Tuhan.

Tercatat beberapa daerah Provinsi yang memiliki penduduk besar mengadakan hajatan demokrasinya di tahun yang sama, Bali, Jawa Tengah, Sumatera Selatan, hingga nanti Jawa Timur dan beberapa provinsi lain juga menggelar hajatan pesta demokrasinya tahun ini. Di tingkat kabupaten/kotamadya tercatat lebih banyak, seperti Kabupaten Kudus, Kota Malang, Kota Bandung, Kabupaten Jombang, dan lain - lain. Bahkan tak hanya di tingkat kabupaten/kota hajatan demokrasi juga menyebar sampai ke tingkat desa, tercatat di provinsi Jawa Timur saja serentak diselenggarakan di daerah Kabupaten Malang, Kota Batu, Kabupaten Lamongan, Kabupaten Sampang dan lain - lain. Pergolakan politik di tingkat daerah inilah yang terakumulir secara nasional sebagai sebuah langkah menuju tahun 2014.

Belum lagi jika melihat kebijakan pemerintahan yang menaikkan harga BBM dengan dalih penyesuaian APBN terhadap subsidi yang dikeluarkan negara kepada masyarakat yang kurang tepat sasaran. Diwarnai dengan perpecahan koalisi pada akhirnya pemerintah tetap menaikkan BBM meskipun salah satu dari anggota koalisinya PKS menolak dengan tegas. Bahkan aksi penolakan PKS sudah jauh ketika wacana penyesuaian harga BBM dicanangkan, PKS beralasan ini demi masyarakat dan mencegah terjadi inflasi secara tinggi akibat kenaikan harga BBM yang diikuti harga - harga lain dan menjelang masuknya bulan Ramadhan. Banyak pihak melihat sikap PKS bentuk dari pencitraan di tengah merosotnya elektabilitas partai karena kasus suap daging impor yang melibatkan mantan Presiden PKS Lutfi Hasan Ishaq, yang pada perkembangannya beberapa elite parpol juga diduga terlibat. Dari sanalah PKS mencoba untuk memperbaiki citra melalui spanduk penolakan kenaikan BBM di berbagai daerah di Indonesia.

Tak hanya karena kebijakan menaikkan tarif BBM, kebijakan BLSM sebagai bantuan dari pemerintah menyiasati kenaikan BBM dan kemungkinan besar diiringi kenaikan bahan pokok lainnya juga menimbulkan aroma politis sendiri. Bantuan Langsung Sementara Masyarakat atau yang diplesetkan menjadi “BALSEM” ini banyak yang kurang tepat sasaran. Menjelang pemilu presiden dan legislatif pemberian BLSM memang rawan dijadikan alat untuk meraih dukungan politik.

Imbas dari tahun puncak politik juga tampak dari sudah dimulainya pencitraan secara intens di publik baik yang melalui media massa maupun yang melalui media spanduk, banner, bendera di tempat - tempat umum. Dari sanalah sebenarnya lembaga yang terkait baik itu KPI yang mengawasi penyiaran di Indonesia harus membuat aturan bekerjasama dengan DPR RI dan KPU karena jika tidak dibuat aturan yang menyangkut publikasi ini bisa terkesan seenaknya dan akan ada pihak - pihak yang merasa dirugikan dari publikasi tersebut.

Bagaimanapun tahun 2013 merupakan tes kedewasaan masyarakat dalam berpolitik dan berdemokrasi secara baik. Jika di tahun 2013 dengan tingkat pemilihan - pemilihan baik di tingkat provinsi, kabupaten/kotamadya, hingga tingkat desa masih diwarnai kecurangan - kecurangan dan berujung konflik yang sifatnya horizontal bisa jadi alamat lebih parah akan terjadi di 2014. Pemerintah dan masyarakat sudah seharusnya bersinergi untuk melakukan upaya terbaik untuk menjaga ketentraman bersama, jangan sampai dari persoalan sederhana “pil - pil” dapat menyebabkan amputasi di salah satu pihak.

Kebijakan Proteksi : Solusi Penyelamatan Perdagangan Bebas

Salah satu perdebatan besar dalam ekonomi meliputi kontroversi perdagangan bebas adalah peran seperti apa bagi negara untuk melakukan proteksi. Perdagangan bebas versus proteksi, proteksi inilah yang seharusnya dilakukan oleh negara untuk mengurangi dampak dari perdagangan bebas.

Dengan melakukan tindakan proteksi ini dampaknya akan menyelamatkan pekerjaan banyak orang. Logikanya ketika kita membeli barang dan produk asing, produsen domestic akan menderita. Kesadaran bahwa berkembangnya suatu industri yang keahliannya menjadi tidak terpakai atau yang tunjangan pensiunnya bilang ketika perusahaannya mendadak menutup pabrik atau bangkrut. Masalah sosial dan pribadi terjadu cukup signifikan yang disebabkan oleh pengangguran industri, keahlian yang ketinggalan zaman, dan kebangkrutan akibat persaingan asing.

Masalah ini bisa ditangani dengan dua cara. Pemerintah bisa melarang impor dan mengorbankan keuntungan dari perdagangan bebas, menyatakan bahwa pemerintah bersedia membayar harga lebih tinggi untuk menyelamatkan pekerjaan dalam negeri di industri yang bisa berproduksi lebih efisien di luar negeri, atau kita bisa membantu korban perdagangan bebas dengan cara konstruktif, melatih mereka lagi untuk pekerjaan yang prospektif.

Selain untuk proteksi tenaga kerja lokal, proteksi dapat melindungi keamanan nasional. Selain menyelamatkan lapangan pekerjaan, sektor tertentu dalam perekonomian mungkin meminta produksi karena alasan lain. Proteksi pula juga dapat memperlemah ketergantungan, terkait erat dengan argument pertahanan nasional adalah klaim bahwa negara - negara, khususnya negara berkembang atau kecil, mungkin terlalu mengandalkan salah satu mitra dagang atau lebih untuk banyak barang. Jika suatu negara kecil sangat mengandalkan makanan atau energi atau beberapa bahan mentah penting dimana negara besar punya keunggulan komperatif, mungkin sulit bagi negara kecil tersebut untuk tetap netral secara politik. Beberapa kritikus perdagangan bebas berpendapat bahwa negara - negara yang lebih besar, seperti Amerika Serikat, Rusia, dan Cina, secara sadar terlibat dalam perdagangan dengan negara - negara yang lebih kecil untuk menciptakan jenis ketergantungan ini.

Keempat, proteksi terhadap perdagangan bebas akan melindungi industri muda. Industri muda di negara tertentu mungkin mengalami masa sulit untuk bersaing dengan industri mapan di negara lain. Dalam dunia yang dinamis, industri muda dapat menjadi matang dalam industri yang kuat di seluruh dunia karena keunggulan komparatif, dan riil, yang diperoleh. Jika industri seperti ini diperlemah dan didepak dari pasar ekonomi nasional pada awal kehidupannya, keunggulan komperatif mungkin tidak akan pernah berkembang.

Referensi

Case, Karl E. dan Fair, Ray C., 2006. Case Fair : Prinsip Ekonomi. New Jersey :  Erlangga

Menegakkan Pancasila Dalam Sistem Perekonomian Indonesia

Di dunia ini ada beberapa ideologi yaitu ideologi liberalisme, kapitalisme, sosialisme, marxisme dan lain - lain. Negara Indonesia sendiri menganut ideologi tersendiri dan berbeda dibandingkan negara - negara lain. Ideologi pancasila merupakan reaksi terhadap ideologi yang ada di barat maupun timur pada waktu itu, yang menurut pengamatan para pembentuk Undang - Undang Dasar 1945 tidak sesuai dengan bagi bangsa Indonesia, melihat pengalaman nyata dari praktik ideologi tersebut di tempat asalnya masing - masing. Ideologi pancasila bersumber pada cara pandang integralistik (Indonesia) yang mengutamakan gagasan tentang negara (staatsidee) yang bersifat persatuan. Pancasila merupakan salah satu ideologi yang berasal dari cerminan budaya bangsa.

Sila - sila yang ada di pancasila merupakan cerminan budaya bangsa yang sudah ada sejak ratusan tahun lalu. Dari lima sila yang ada sila terakhir yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh Indonesia, memang begitu terkait akan permasalahan pada bidang perekonomian termasuk kaitannya dengan memasuki era perdagangan bebas ASEAN - China melalui penandatangan CAFTA. 

Disinilah pentingnya relavansi pembangunan berasaskan ideologi pancasila. Mengedepankan ekonomi pancasila sebagai media untuk mengenali bekerjanya paham dan moral ekonomi yang akhir - akhir ini cenderung bercirikan neoliberal kapitalistik. Profesor Mubiyanto merumuskan ekonomi pancasila sebagai sistem ekonomi yang bermoral pancasila, dengan lima platform sebagai manifestasi sila - sila pancasila yaitu moral agama, moral kemerataan sosial, moral nasionalisme ekonomi, moral kerakyatan, dan moral keadilan sosial. Ekonomi pancasila merupakan prinsip - prinsip moral (ideologi) ekonomi yang berasal dari etika dan falsafah pancasila. Oleh karena itu, selain berisi cita - cita visioner terwujudnya keadilan sosial, beliau juga mengangkat realitas sosio- kultur ekonomi rakyat Indonesia, sekaligus rambu - rambu yang bernilai sejarah untuk tidak terjerumus pada paham liberalism dan kapitalisme.

Lalu, apa bukti platform Ekonomi Pancasila relevan dengan kondisi sosial-ekonomi kita saat ini?  Di tengah pesatnya perkembangan ilmu (ideologi) ekonomi global yang sudah semakin mengarah pada ‘keyakinan’ layaknya agama (Nelson, 2001), rasanya tidak sulit mengamati ekses dari kecenderungan global tersebut di Indonesia. Relevansi Ekonomi Pancasila dapat  ‘dideteksi’ dari tiga kontek yang berkaitan yaitu cita-cita ideal pendiri bangsa, praktik ekonomi rakyat, dan praktek ekonomi aktual yang ‘menyimpang’ karena berwatak liberal, individualis, dan kapitalistik. Semua itu terangkum dalam kajian lima platform Ekonomi Pancasila yang bersifat holistik dan visio-revolusioner (Mubyarto,Ekonomi Pancasila, 2003).

Platform pertama Ekonomi Pancasila yaitu moral agama, yang mengandung prinsip “roda kegiatan ekonomi bangsa digerakkan oleh rangsangan ekonomi, sosial, dan moral”. Pada awalnya founding fathers kita merumuskan ‘politik kemakmuran’, ‘keadilan sosial’, dan  ‘pembangunan karakter’ (character building) bangsa yang dilandasi semangat penerapan ajaran moral dan agama. Itu berarti pembangunan ekonomi harus beriringan dengan pembangunan moral atau karakter bangsa, dan ditujukan untuk menjamin keadilan antar sesama makhluk ciptaan Allah, tidak sekedar pembangunan materiil semata. Inilah moral ekonomi rakyat yang tidak sekedar mencari untung, melainkan memperkuat silaturahmi, menegakkan hukum-hukum Allah (syari’ah), dan memperhatikan kepentingan sosial.

Platform kedua adalah “kemerataan sosial, yaitu ada kehendak kuat warga masyarakat untuk mewujudkan kemerataan sosial, tidak membiarkan terjadi dan berkembangnya ketimpangan ekonomi dan kesenjangan sosial”. Gagasan ini sudah lama tertuang dalam bagian penjelasan Pasal 33 UUD 45 yang sudah diamandemen dalam konsep ‘kemakmuran masyarakatlah yang diutamakan, bukan kemakmuran orang-seorang’. Sampai saat ini masih sulit meyakini realisasi semangat tersebut karena setiap upaya ‘memakmurkan ekonomi’ ternyata yang lebih merasakan dampaknya tetap saja ‘orang besar’ baik pengusaha ataupun pejabat pemerintahan. Masih saja ketimpangan sosial-ekonomi susah untuk diperkecil.

Platform ketiga adalah “nasionalisme ekonomi; bahwa dalam era globalisasi makin jelas adanya urgensi terwujudnya perekonomian nasional yang kuat, tangguh, dan mandiri”. Platform ini sejalan dengan konsep founding fathers kita, khususnya Bung Karno dan Bung Hatta, perihal  ‘politik-ekonomi berdikari’ yang bersendikan usaha mandiri (self-help), percaya diri (self reliance), dan pilihan kebijakan luar negeri bebas-aktif. Kemandirian bukan saja menjadi cita-cita akhir pembangunan nasional, melainkan juga prinsip yang menjiwai setiap proses pembangunan itu sendiri. Ini mensyaratkan bahwa pembangunan ekonomi haruslah didasarkan pada kekuatan lokal dan nasional untuk tidak hanya mencapai ‘nilai tambah ekonomi’ melainkan juga ‘nilai tambah sosial-kultural’, yaitu peningkatan martabat dan kemandirian bangsa (Swasono, 2003). Oleh karena itu pokok perhatian seharusnya diberikan pada upaya pemberdayaan ekonomi rakyat sebagai tulang punggung ekonomi nasional. Ekonomi rakyatlah yang bersifat mandiri, tidak ‘menyusahkan’ atau ‘membebani’ ekonomi nasional di saat krisis, sehingga ‘daya tahan’ekonomi mereka tidak perlu diragukan lagi.

Platform keempat adalah “demokrasi ekonomi berdasar kerakyatan dan kekeluargaan; koperasi dan usaha-usaha kooperatif menjiwai perilaku ekonomi perorangan dan masyarakat”. Prinsip ini dijiwai oleh semangat Pasal 33 UUD 1945 yang kini sudah berganti menjadi UUD 2002  (amandemen keempat). Perubahan ini telah menghilangkan seluruh penjelasan UUD 1945 termasuk penjelasan Pasal 33 yang berisikan prinsip-prinsip demokrasi ekonomi dan landasan konstitusional koperasi. Oleh karena itu, upaya penegakan demokrasi ekonomi nampaknya berhadapan dengan upaya-upaya untuk memperjuangkan pasar bebas, yang menjadi senjata penganut paham liberalisme dan kapitalisme. Isu-isu yang kemudian dicuatkan diantaranya adalah privatisasi BUMN dan liberalisasi impor.

 Platform kelima (terakhir) adalah “keseimbangan yang harmonis, efisien, dan adil antara perencanaan nasional dengan desentralisasi ekonomi dan otonomi yang luas, bebas, dan bertanggungjawab, menuju pewujudan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”. Tujuan keadilan sosial juga mencakup keadilan antar wilayah (daerah), yang memungkinkan seluruh wilayah di Indonesia berkembang sesuai potensi masing-masing. Oleh karena itu pengalaman pahit sentralisasi politik-ekonomi era Orde Baru dapat kita jadikan pelajaran untuk menyusun strategi pembangunan nasional. Inilah substansi Negara Kesatuan yang tidak membiarkan terjadinya ketimpangan sosial-ekonomi antardaerah melalui pemusatan aktivias ekonomi oleh pemerintah pusat, dan di pusat pemerintahan. Paradigma yang kemudian dibangun adalah pembangunan Indonesia, bukannya pembangunan di Indonesia seperti yang dilakukan Orde Baru dengan pahamdevelopmentalism yang netral visi dan misi (Swasono, 2003).

Gagasan para pendiri bangsa kita yang sejalan dengan praktek ekonomi rakyat dan menentang keras praktek ekonomi yang neo-liberal-kapitalistik kiranya menyadarkan kita akan perlunya perombakan sistem ekonomi tersebut. Inilah relevansi lima platform ekonomi pancasila yang dapat menjadi panduan (guidance) bagi pergantian sistem dan ideologi ekonomi menjadi ekonomi yang lebih bermoral, berkerakyatan, dan berciri ‘ke- Indonesia-an’, sehingga lebih menjamin upaya pewujudan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

---

Sentosa, Awan, 2004. Relevansi Platform Ekonomi Pancasila Menuju Penguatan Peran Ekonomi Rakyat. Jurnal Ekonomi Rakyat

Wahjono, Padmo, 2008. Pengantar ilmu Politik. Jakarta : PT Raja Grafindo  Persada

Hilangnya Makrozoobentos Sebagai Produsen Primer Rantai Makanan di Perairan Akibat Pencemaran Lingkungan

Indonesia tampaknya sudah ditakdirkan menjadi negeri yang kaya akan sumber daya alam oleh Tuhan. Mulai dari daratan, hasil pertanian Indonesia melimpah, berbagai jenis flora dan fauna yang langka di dunia kita punya. Itu baru berbicara dari daratan saja, belum jika kita beranjak menuju lautan Indonesia. Sebagai negara dengan dua pertiga wilayahnya laut Indonesia dan memiliki garis pantai terpanjang kedua di dunia setelah Kanada, Indonesia memiliki kekayaan alam lautan yang luar biasa.

Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, Indonesia memiliki potensi sumberdaya kelautan yang sangat potensial untuk dikembangkan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Luas perairan Indonesia mencapai 5,8  juta km2 yang merupakan 75% dari seluruh wilayah, yang terdiri atas perairan nusantara 2,8 juta km2, perairan laut teritorial 0,3 juta km2, dan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) 2,7 juta km2 (Departemen Kelautan dan Perikanan, 2001).

Salah satu bagian terpenting dari kondisi geografis Indonesia sebagai wilayah kepulauan adalah wilayah pantai dan pesisir dengan garis pantai sepanjang 81.000 km. Wilayah pantai dan pesisir memiliki arti yang strategis karena merupakan wilayah interaksi/peralihan (interface) antara ekosistem darat dan laut yang memiliki sifat dan ciri yang unik, dan mengandung produksi biologi cukup besar serta jasa lingkungan lainnya. Kekayaan sumber daya yang dimiliki wilayah tersebut menimbulkan daya tarik bagi berbagai pihak untuk memanfaatkan secara langsung karena secara sektoral memberikan sumbangan yang besar dalam kegiatan ekonomi misalnya perikanan, kehutanan, industri, pariwisata dan lain-lain.

Laut inilah yang menghidupi jutaan petani di Indonesia. Namun ada pekerjaan rumah yang harus dilakukan oleh pemerintah, selain kesejahteraan nelayan yang masih jauh dari harapan belakangan ini juga hasil laut yang terkadang tak sesuai harapan. Satu yang menyebabkan ini terjadi karena adanya pencemaran lingkungan yang mempengaruhi rantai sistem kehidupan di laut.

Pengelolaan yang berlebihan terhadap sumber - sumber alam di daerah daratan akan memberikan pengaruh yang panjang dan mengakibatkan efek kerusakan yang hebat di lautan. Sebagai contoh, penebangan hutan - hutan yang tidak terkontrol akan menimbulkan erosi yang cepat dan hilangnya berjuta- juta ton lapisan permukaan tanah melalui aliran - aliran sungai dan kemudian akan masuk ke dalam laut. Sedimen - sedimen yang terbentuk ini mungkin akan mengendap luas di daerah - daerah yang berdekatan dengan mulut sungai, dimana hal ini dapat menutup dan merusak segala terumbu karang. Eksploitasi yang berlebihan terhadap pohon - pohon bakau juga akan merusak lingkungan hidup pantai. Hal ini akan menyebabkan hilangnya lumpur - lumpur bakau yang merupakan tempat pemijahan dan pembesaran bagi ikan - ikan komersial penting. Belum lagi pencemaran lingkungan yang dilakukan oleh manusia.

Salah satu hewan yang dapat terpengaruh adalah benthos karena benthos merupakan hewan yang tinggal menetap. Hewan benthos erat kaitannya dengan tersedianya bahan organic yang terkandung dalam substrat, karena bahan organic merupakan sumber nutrient bagi biota laut yang pada umumnya terdapat apda substrat dasar sehingga ketergantungannya terhadap bahan organic sangat besar.

Hewan makrozoobentos atau benthos ini mempunyai peranan sangat penting dalam siklus nutrient di dasar perairan. Montagna menyatakan bahwa ekosistem perairan. Makrozoobentos berperan sebagai salah satu mata rantai penghubung dalam aliran energi dan sikslus dari alga planktonic sampai konsumen tingkat tinggi. Menurut Odum, benthos merupakan organisme yang hidup di permukaan atau di dalam substrat dasar perairan yang meliputi tumbuhan (fitobentos) dan hewan (zoobentos). Zoobentos memegang beberapa peran penting di suatu perairan seperti dalam proses dekomposisi dan mineralisasi material organic yang memasuki perairan, serta menduduki beberapa tingkat trofik dalam rantai makanan.

Makrozoobentos merupakan zoobenthos berukuran lebih dari 1 mm. Menurut Cummins makrozoobentos dapat mencapai ukuran tubuh sekurang - kurangnya 3 - 5 mm saat pertumbuhannya maksimum. Lebih lanjut disebutkan bahwa organisme yang termasuk makrozoobentos diantaranya adalah Crustacea, Isopoda, Decapoda, Oligochaeta, Moluska, Nematoda, dan Annelida.

Menurut Pennak, berbagai jenis zoobentos ada yang berperan sebagai konsumen primer da nada pula yang berperan sebagai konsumen sekunder atau konsumen yang menempati tempat yang lebih tinggi. Pada umumnya, zoobentos merupakan makanan alami bagi ikan - ikan di dasar perairan sungai dan pantai.

Zoobentos merupakan makanan alami dan merupakan produsen primer pula. Dimana zoobentos yang memiliki peran produsen primer ini terjadi pada daerah yang dangkal di perairan pantai di mana terdapat cukup sinar matahari bagi tumbuh - tumbuhan untuk melangsungkan proses fotosintesa. Seperti halnya yang terjadi pada fitoplankton di dalam lautan, produksi akan tinggi pada tempat - tempat yang kaya akan bahan - bahan organic. Sebagai contoh dalam hal ini ialah daerah estuarine. Daerah ini kaya akan bahan - bahan organic yang berasal dari sungai - sungai di sekitarnya yang selalu mengangkut bahan - bahan organic dari daratan dan mempunyai nilai produksi yang tinggi antara 2,7 dan 5,5 gC/m² / hari.

Pada daerah dengan kedalaman 0 - 30 meter inilah dihuni oleh hewan - hewan herbivore yang secara langsung memakan tumbuh - tumbuhan hijau. Beberapa jenis keanekaragaman ikan karang telah beradaptasi dengan kebiasaan ini. Sebagai contoh, surgeon fish memotong algae (tumbuh - tumbuhan air) dari media yang keras dengan mempergunakan mulut yang berbentuk seperti paruh.

Namun celakanya justru pencemaran yang marak terjadi di Indonesia dimana sungai - sungai dan pantai sudah tercemar dengan beragam limbah dan sampah. Sungai yang bermuara ke pantai seakan menjadi tempat pembuangan sampah bagi masyarakat. Bagi pengusaha, sungai juga dijadikan tempat pembuangan limbah perusahaan rumah tangga sampai perusahaan industri yang besar.

Jika mengacu pada UU No. 32 tahun 2009 mengenai perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sudah diatur bagaimana mekanisme pembuangan limbah dari hasil produksi melalui analisis amdal pada pasal 22 UU No. 32 tahun 2009 disebutkan dalam pasal 22 tersebut “ setiap usaha dan/atau kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan wajib memiliki amdal. Amdal ditentukan dengan beberapa kriteria antara lain jumlah penduduk yang terkena dampak, luas wilayah yang terkena dampak, intensitas dan lamanya terkena dampak, serta komponen lingkungan yang terkena dampak.

Melihat peraturan perundangan-undangan dengan realita di lapangan seolah terputar 180^o. Bagaimana tidak kita lihat saja sungai - sungai yang terletak di kawasan industri di kota - kota besar nyaris semuanya sudah berubah warna menjadi coklat kehitaman. Peraturan undang-undang yang seharusnya menjadi patokan pemerintah untuk mengontrol keberlangsungan lingkungan utamanya perairan di sungai yang bermuara di pantai hanya menjadi lembaran kertas dokumen negara saja. Di lapangan lemahnya pengawasan oleh pemerintah membuat mereka bebas melakukan pembuangan limbah industrinya ke sungai. Belum lagi ada oknum - oknum pemerintah yang mendapat salam temple untuk memuluskan pengeluaran izin amdal industri. Meskipun masyarakat mengeluh dan berteriak rasanya susah jika harus pemerintah bertindak, terlebih dengan rekanan sudah duduk nyaman dengan mendapatkan jatah hidangan yang ada.

Tak hanya soal pembuangan limbah ancaman pengrusakan sistem kehidupan dan mata rantai di perairan juga dilakukan oleh masyarakat sendiri. Pembuangan sampah pada sungai dan lautan sebagaimana yang terjadi kebanyakan di Indonesia juga dikategorikan pelanggaran, sebagaimana diatur dalam UU No. 32 tahun 2009 pasal 69.

Sampah - sampah yang mengandung kotoran minyak kadang - kadang dibuang begitu saja ke dalam laut melaui sistem daerah aliran sungai. Sampah - sampah ini kemungkinan mengandung logam berat dengan konsentrasi yang tinggi. Tetapi umumnya mereka kaya akan bahan - bahan organic, sehingga akan memperkaya kandungan zat - zat makanan pada suatu daerah yang tercemar yang membuat kondisi lingkungan menjadi lebih baik bagi pertumbuhan mikroorganisme.

Aktivitas pernapasan dari organisme ini sering membuat makin menipisnya kandungan oksigen khususnya pada daerah yang terletak di perairan semi tertutup seperti di daerah estuarine. Hal seperti ini kemungkinan mempunyai pengaruh besar terhadap kehidupan tumbuh - tumbuhan dan hewan yang hidup di tempat tersebut. Akibatnya dalam keadaan yang paling ekstrim jumlah spesies yang ada pada daerah ini akan berkurang secara drastic dan dapat mengakibatkan bagian dasar daerah estuarine kehabisan oksigen. Keadaan seperti ini akhirnya menyebabkan mikrofauna yang hidup disini hanya dari golongan cacing saja.

Padahal yang terjadi spesies seperti makrozoobentos tadi hidup di dasar sungai dan daerah estuarine dimana juga membutuhkan oksigen untuk bernafas. Logikanya begini makrozoobentos merupakan makanan alami bagi ikan - ikan di daerah aliran sungai, daerah estuarine, dan sekitar pantai dengan kedalaman 0 - 30 meter. Jika oksigen itu tidak terdapat di dasar maka makrozoobentos akan dengan sendiri matinya, jika sudah mati lalu bagaimana nasib spesies ikan - ikan yang menggantungkan hidupnya dari makrozoobentos? Pilihannya tentu bertransmigrasi atau akan mati karena ketiadaan stok makanan pokok.

Hal inilah yang menyebabkan ikan - ikan di sekitar pantai dan daerah estuarine berkurang. Dampaknya bagi nelayan saat ini harus mencari ikan hingga bermil - mil jauhnya dari daratan karena jauh berkurangnya spesies ikan di daerah pertemuan arus laut dan sungai.

Belum lagi jika ditambah bahan berbahaya dan beracun lainnya macam minyak, pestisida, dan logam berat lainnya. Akibatnya ikan - ikan dan hewan laut yang kita konsumsi akan tercemar dengan bahan berbahaya tersebut. Dampaknya dikhawatirkan bisa seperti yang terjadi di Teluk Minamata Jepang pada tahun 1953 sampai 1960 dimana lebih kurang 100 orang telah menjadi korban. Dari korban - korban ini ada yang meninggal atau mengalami cacat untuk seumur hidup. Mereka kebanyakan keracunan karena memakan kerang yang telah tercemar oleh hasil buangan dari pabrik - pabrik yang membuat acetylene dari acetaldehyde.

Kasus di atas merupakan contoh bagaimana pemeliharaan lingkungan yang tidak diperhatikan. Bukan tidak mungkin kasus seperti itu juga terjadi di Indonesia. Kepekaan dan kesadaran masyarakat merupakan hal utama dari partisipasi untuk menjaga lingkungan. Disamping itu kebijakan politik yang disusun juga harus berpihak kepada lingkungan perairan. Karena jika melihat pembangunan yang terjadi di seluruh daerah di Indonesia, acap kali mengesampingkan itu.

Sebagai negara yang luas perairan lautnya mencapai 2/3 dari wilayah total pemerintah diharapkan serius untuk menjaga perairan dari pencemaran. Supaya rantai makanan yang sudah ada di alam dapat terjaga, yang pada akhirnya menjadi asset negara juga. Tindakan pemerintah dengan menuangkan peraturan untuk mengatur lingkungan hidup pada UU No .32 tahun 2009 dan No. 27 tahun 2007 mengenai pengelolaan pesisir dan pulau - pulau kecil patut kita apresiasi dan kita dukung mewujudkannya.

Namun disisi lain upaya di lapangan untuk pengaplikasian kedua aturan hukum tersebut masih menjadi pekerjaan rumah bersama. Harus ada upaya bersama antara pemerintah, masyarakat, dan swasta untuk sadar menjaga lingkungan hidup utamanya lingkungan perairan agar biota perairan dari sungai, lau, danau, dan sebagainya tidak cepat punah hanya karena pengelolaan yang kurang cermat.

Di akhir ini kami menyimpulkan makrozoobentos merupakan spesies yang merupakan rantai pertama dari rantai makanan di ekosistem perairan. Dimana makrozoobentos ini perlu juga oksigen untuk hidup, maka bila air sudah tercemar otomatis oksigen yang ada tidak dapat masuk hingga mencapai dasar perairan dimana makrozoobentos itu hidup. Jika ini sudah terjadi maka makrozoobentos akan hilang sehingga mengakibatkan ikan tidak memiliki makanan. Jika sudah begini ikan akan mati atau pergi yang berdampak pada nelayan yang susah untuk mencari ikan di sekitar pantai. Meskipun ada ikan, jika perairan laut tercemar dari aliran sungai secara otomatis ikan yang tersedia akan terkandung zat - zat berbahaya jika dikonsumsi manusia. Bukan tidak mungkin dari sanalah korban jiwa manusia akan terjadi seperti halnya di Teluk Minamata, Jepang. Dari sanalah peran negara seharusnya hadir untuk menjaga dan menyelamatkan rakyatnya, seperti dikatakan Immanuel Kant, dimana negara ibarat sebagai penjaga malam yang melindungi rakyatnya dari bahaya, termasuk dari bahaya zat - zat berbahaya dari ikan yang terkena dampak dari pencemaran perairan.

DAFTAR PUSTAKA

Amin, Bintal. Nurrachmi, Irvina dkk, 2012. Kandungan Bahan Organik Sedimen dan Kelimpahan Makrozoobenthos Sebagai Indikator Pencemaran Perairan Pantai Tanjung Uban Kepulauan Riau. Jurnal Perikanan, (1) : 1-2

http://wikipedia.org/

http://www.komisiinformasi.go.id/assets/data/arsip/UU_32_Tahun_2009.pdf

Hutabara, Sahala. dan Evans M, Stewarts, 2012. Pengantar Oseanografi. Jakarta : UI Press

Pusat Sarana Pengendalian Dampak Lingkungan, 2011. Laporan Pemantauan Kualitas Air Laut di Indonesia. Jakarta : Kementerian Lingkungan Hidup

Suartini, Ni Made. Sudatri, Wayan, dkk, 2007. Identifikasi Makrozoobentos Di Tukan Bausan, Desa Pererenan, Kabupaten Badung, Bali. Jurnal Ilmiah Ecotropik 5, (1) : 41 - 42 

Bentuk Otonomi Khusus Aceh

Sebagaimana diamanatkan dalam UU No 18 tahun 2001 mengenai Otonomi Khusus Bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh Sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam ada perbedaan dari  sistem tata pemerintahan, keuangan, hukum, serta politik. Dimana dalam keuangan pada pasal 4 UU No. 18 tahun 2001 sumber pendapat asli daerah Aceh pada poin c. zakat, sumber pendapat daerah inilah yang tidak didapatkan di daerah lain berdasarkan undang - undang yang berlaku. Perbedaan lain tentu angka besaran bagi hasil pajak dan sumber daya alam pada pasal 4 ayat 3 (a), dimana Aceh menerima 80% dari pertambangan umum, perikanan, dan kehutanan, 30% dari hasil gas alam, serta 15% dari pertambangan minyak bumi.

Dalam hal sistem pemerintahan di Aceh, terdapat yang namanya Wali Nanggroe dan Tuha Nanggroe sebagaimana tercantum dalam Pasal 10 UU No. 18 tahun 2001. Keduanya adalah lembaga yang merupakan simbol bagi pelestarian penyelenggaraan kehidupan adat, budaya, dan pemersatu masyarakat di Aceh. Namun di sisi lain Wali Nanggroe dan Tuha Nanggroe ini bukan merupakan lembaga politik dan lembaga pemerintahan di Aceh. Adapun penjabaran dari Wali Nanggore ini terdapat pada pasal 96, dimana lembaga Wali Nanggroe bersifat personal dan independen, tak terkait lembaga politik dan lembaga pemerintahan di Aceh. Lembaga Wali Nanggroe ini merupakan kepemimpinan adat sebagai pemersatu masyarakat yang independen, berwibawa, dan berwenang membina dan mengawasi penyelenggaraan kehidupan lembaga-lembaga adat, adat istiadat, dan pemberian gelar/derajat dan upacara-upacara adat lainnya.

Istilah DPRD Provinsi Aceh menyebutnya dalam UU No. 11 tahun 2006 pasal 23 sebagai Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) yang dipilih langsung oleh rakyat melalui pemilu. Sedangkan istilah DPRD Kabupaten/Kota di Aceh disebut dengan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota (DPRK) berdasarkan pasal 24 undang - undang yang sama, dimana anggotanya dipilih melalui pemilu.

Dari sisi pembagian administrasi wilayahnya terdiri dari Kabupaten/Sagoe, Kota/Banda, Kecamatan/Sagoe Cut. Sementara kecamatan terdiri dari beberapa mukim, dan mukim terdiri dari gambong sebagaimana dijelaskan dalam UU No. 18 tahun 2001 Pasal 2 dan UU No. 11 tahun 2006 pasal 2 mengenai Pemerintahan Aceh.

Dalam bidang hukum selain ada kepolisian dan kejaksaan sebagaimana lazimnya di daerah lain, ada satu lagi tambahan yang ada di Aceh yang dinamakan Mahkamah Syari’ah sebagaimana disebutkan dalam pasal 25 UU No. 18 tahun 2001, wewenangnya didasarkan atas syari’at islam dengan sistem hukum nasional yang berlaku dan ini berlaku bagi semua pemeluk agama islam. Pada UU No. 11 tahun 2006 mengenai Pemerintahan Aceh, Majelis Syari’ah ini lebih dijelaskan secara rinci pada pasal 128 hingga pasal 137. Adapun Majelis Syari’at ini memiliki wewenang memeriksa, mengadili, memutus, dan menyelesaikan perkara yang meliputi bidang ahwal al-syakhsiyah (hukum keluarga), muamalah (hukum perdata), dan jinayah (hukum pidana) yang didasarkan atas syari’at Islam.

Di samping itu selain berpedoman pada sistem hukum nasional yang berlaku. Aceh juga mengedepankan pelaksanaan syari’at islam dalam kehidupan sehari - hari sebagaimana diatur pada pasal 125 sampai pasal 127. Adapun cakupan dalam pelaksanaan syari’at islam sebagai yang terdapa pada pasal 125 ayat 2 meliputi ibadah, ahwal alsyakhshiyah (hukum keluarga), muamalah (hukum perdata), jinayah (hukum pidana), qadha’ (peradilan), tarbiyah (pendidikan), dakwah, syiar, dan pembelaan Islam.

Dalam urusan pemerintahan sebagaimana tercantum dalam UU No. 11 tahun 2006 pasal 16 ayat 2 urusan wajib kewenangan pemerintah Aceh yang merupakan bentuk keistimewaan Aceh dimana mengedepankan budaya islaminya, termasuk dalam peran ulama dalam penetapan kebijakan yang tersebut pada Pasal 16 ayat 2 poin d. Maka dari sanalah undang - undang pemerintahan Aceh menyebutkan lembaga Majelis Permusyawaratan Ulama sebagaimana menindaklanjuti pasal 16 ayat 2 poin d, dimana mulai pasal 138 hingga pasal 140 UU No. 11 tahun 2006 dijelaskan bagaimana posisi lembaga Majelis Permusyawaratan Ulama dan apa saja wewenang yang diembannya.

Adapun fungsi dari Majelis Permusyawaratan Ulama yaitu menetapkan fatwa yang dapat menjadi salah satu pertimbangan terhadap kebijakan pemerintahan daerah dalam bidang pemerintahan, pembangunan, pembinaan masyarakat, dan ekonomi sebagaimana dijelaskan dalam pasal 139 ayat 1. Dari wewenang tersebut MPU memiliki tugas yang telah diatur dalam UU No. 11 tahun 2006 pasal 140 ayat 1 yaitu memberi fatwa baik diminta maupun tidak diminta terhadap persoalan pemerintahan, pembangunan, pembinaan masyarakat, dan ekonomi serta memberi arahan terhadap perbedaan pendapat pada masyarakat dalam masalah keagamaan.

Pada urusan politik, keistimewaan Aceh melalui otonomi khususnya juga mewadahi politik masyarakat dengan diperkenankannya partai politik local. Dimana ini sesuai dengan UU No. 11 tahun 2006 pasal 75 ayat 1 berbunyi “penduduk Aceh dapat membentuk partai politik lokal”. Penjelasan mengenai partai politik dalam undang - undang pemerintahan Aceh terdapat mulai pasal 75 - hingga pasal 88 UU No. 11 tahun 2006.

Selain keistimewaan yang telah disebutkan di atas, ada beberapa keistimewaan lainnya yang sampai saat ini mengundang kontroversi di masyarakat Aceh sendiri, bahkan masyarakat Indonesia. Hal tersebut terkait dengan penggunaan bendera Aceh yang mirip dengan bendera Gerakan Aceh Merdeka sebuah gerakan separatis yang berusaha memisahkan Aceh dari NKRI. Memang dalam UU No. 11 tahun 2006 yang notabenenya berdasarkan dari perjanjian Helsinki antara pemerintah Indonesia dengan GAM, Aceh berhak memiliki bendera, lambing, dan himne. Adapun terkait hal itu dijelaskan pada pasal 246 ayat 2 dimana pemerintah Aceh dapat menentukan dan  menetapkan bendera Aceh sebagai lambang yang mencerminkan keistimewaan dan kekhususan, ini dijabarkan kembali pada ayat 3 yang berbunyi Bendera daerah Aceh sebagai lambang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bukan merupakan simbol kedaulatan dan tidak diberlakukan sebagai bendera kedaulatan di Aceh.

Dua pasal inilah yang mengundang kontroversi karena belum ada kejelasan seperti apa bendera Aceh tersebut yang lantas ditetapkan bendera Aceh yang mirip dengan bendera milik GAM. Selain itu pada pasal 247 juga disebutkan pemerintah Aceh dapat menetapkan lambang sebagai simbol keistimewaan dan kekhususan daerah Aceh. Pendek kata kewenangan menentukan bendera, lambang, dan himne sebagaimana pada pasal 246, 247, dan 248 perlu ada kejelasan seperti apa, dikarenakan bukan tidak mungkin kejadian seperti bendera Aceh yang mirip bendera GAM ini akan terulang pada lambang dan himne Aceh.