Kamis, 11 Juli 2013

Menjemput Ridho-Mu

Dalam sunyi ku menghadap
Dalam suka ku bersimpuh
Dalam duka ku mengeluh
Padamu Ya Rabb..
Sosok Tuhan Penguatku
Penerang di setia;p jalan hidup
Di bulan ini ku jemput ridho-Mu
Ketika jiwa yang lelah
Ketika hati yang sedang amarah
Ketika semua masalah bercampur menjadi satu
Dan aku masih terus mengabdi pada-Mu
Meneruskan segala langkah kaki yang telah ku ukir
Meski dengan segala noda
Ku kan berusaha untuk menjadi seorang hamba-Mu
Hamba yang selalu bersimpuh
Dan menjadi hamba pencari ridho-Mu
Di bulan penuh berkah ini
Ku jalani sisa umurku untuk-Mu
Dengan segala manfaat yang ku kirim
Izinkan hamba-Mu terus bersimpuh saat ini dan seterusnya
Tuk mencari ridho-Mu...

Bojonegoro, 12 Juli 2013, 09.52
Kantor KPUD Bojonegoro

Senin, 01 Juli 2013

2013, Tahun Puncak Politik Indonesia


Tahun 2013 menjadi tahun yang mungkin diibaratkan mendidihnya suhu politik di negeri ini. Bagaimana tidak di tiga bulan pertama fenomena – fenomena politik dibumbui dengan factor hukum begitu kental menggerus. Jika ibarat sebuah film drama tahun 2013 ini merupakan salah satu puncak klimaks dari konflik yang terjadi di belantika perpolitikan di Indonesia.
Mengawali pergantian tahun ke 2013 publik dihebohkan dengan aroma perpecahan di Partai non parlemen yang lolos klarifikasi peserta Pemilu 2014 Partai Nasdem. Dimana Hary Tanoesudibjo yang merupakan tokoh sentral di partai berlambang matahari ini mengundurkan diri di akhir tahun disusul oleh beberapa kader lainnya mulai dari sekjen partai hingga Ketua DPD Nasdem Jawa Timur. Sontak goyangan politik Bos MNC Grup ini mengundang banyak Tanya di benak public, apa yang terjadi di internal Partai Nasdem ini. Di saat peperangan akan segera dimulai mereka justru turun mesin ketika ditinggal sejumlah tokoh sentralnya.
Tak berapa lama kemudian kembali parpol peserta Pemilu 2014 PKS menjadi sorotan public ketika Presidennya Lutfi Hasan Ishaq ditetapkan KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) menjadi tersangka kasus dugaan suap kuota impor daging sapi. PKS yang semula gencar mengusung konsep kejujuran pun bobol juga. Publik pun heran dan dibuat tak percaya dengan apa yang selama ini telah dijual oleh PKS. Belum lagi kemungkinan posisi Menteri Pertanian Suswono yang berasal dari PKS juga rentan terseret di pusaran arus, serta anak dari Dewan Majelis Tinggi PKS Hilmi Aminnudin Ridwan Hakim. Beruntung, usai Lutfi Hasan Ishaq memutuskan mundur sebagai Presiden PKS usai ditetapkan sebagai tersangka, respon cepat langsung diambil oleh Majelis Tinggi PKS dengan menetapkan Anis Mata yang sebelumnya duduk sebagai Sekjen PKS dan Wakil Ketua DPR RI sebagai Presiden PKS, otomatis Anis pun memutuskan mundur sebagai Wakil Ketua DPR RI. Dibawah pimpinan Anis Mata PKS langsung memprogramkan bersih – bersih besar – besaran untuk menjaga integritas partai.
Bergeser ke bulan 2 Februari dimana public dibuat geger dengan bocornya draf surat perintah penyidikan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum sebagai tersangka kasus dugaan penerimaan gratifikasi suap mobil Toyota Harrier oleh PT Adhi Karya selaku perusahaan pemenang tender proyek pembangunan sport centre di Desa Hambalang, Kabupaten Bogor. Sebelum kasus sprindik ini bocor, Ketua Majleis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono telah meminta Anas focus untuk mengurusi urusan hukumnya meskipun saat itu Anas belum memiliki status apa – apa. Pada akhirnya bom waktu itu meletusnya juga tepat pada hari Jum’at tanggal 22 Februari KPK menetapkan Anas sebagai tersangka. Usai ditetapkan sebagai tersangka Anas merespon dengan memberikan keterangan sekaligus pidato pengunduran dirinya pada sehari setelahnya dan memberikan keterangan ini baru halaman pertama. Sontak pidato di Kantor DPP Demokrat itu mengundang teka teki bahwa Anas mengetahui seluk beluk aliran dana Hambalang bahkan mungkin juga kasus Bail Out Bank Century.
Berbeda dengan PKS ketika Presidennya ditetapkan sebagai tersangka, langusng mengganti pucuk pimpinannya, Partai Demokrat terkesan lambat dan sseakan santai jalan di tempat dalam memutuskan pucuk pimpinan. Memang keputusan ini tak lepas dari pertimbangan Sang Ketua Majelis Tinggi Partai SBY yang memang memilih untuk berhati – hati dan tidak berani mengambil resiko besar dalam setiap keputusannya.
Selain dinamika di tiga parpol tersebut, masih ada dinamika perpolitikan di daerah. Dimana pada tahun 2013 ini beberapa daerah menggelar pilihan gubernur hingga pilihan bupati atau walikota. Dari beberapa daerah tersebut yang sudah menyelenggarakan pesta demokrasinya Jawa Barat merupakan salah satunya. Minggu, 24 Februari jutaan masyarakat Jawa Barat memilih pemimpinnya. Hal yang menari dari pilkada Jawa Barat ini ada 3 selebritis yang turut berpartisipasi di dalamnya, Rieke Dyah Pitaloka atau yang akrab dengan “Si Oneng” pada sinetron Bajaj Bajuri maju sebagai calon Gubernur berpasangan dengan Teten Masduki, Dede Yusuf yang merupakan actor dan yang masih menjabat Wakil Gubernur maju sebagai Cagub berpasangan dengan Leks Lasmana, dan sang incumbent Ahmad Heryawan yang berpasangan dengan Aktor senior Deddy Mizwar yang melejit dengan sinetron Para Pencari Tuhan.
Tercatat beberapa daerah Provinsi yang memiliki penduduk besar mengadakan hajatan demokrasinya di tahun yang sama, Bali, Jawa Tengah, Sumatera Selatan, hingga nanti Jawa Timur dan beberapa provinsi lain juga menggelar hajatan pesta demokrasinya tahun ini. Di tingkat kabupaten/kotamadya tercatat lebih banyak, seperti Kabupaten Kudus, Kota Malang, Kota Bandung, Kabupaten Jombang, dan lain - lain. Bahkan tak hanya di tingkat kabupaten/kota hajatan demokrasi juga menyebar sampai ke tingkat desa, tercatat di provinsi Jawa Timur saja serentak diselenggarakan di daerah Kabupaten Malang, Kota Batu, Kabupaten Lamongan, Kabupaten Sampang dan lain - lain. Pergolakan politik di tingkat daerah inilah yang terakumulir secara nasional sebagai sebuah langkah menuju tahun 2014.
Belum lagi jika melihat kebijakan pemerintahan yang menaikkan harga BBM dengan dalih penyesuaian APBN terhadap subsidi yang dikeluarkan negara kepada masyarakat yang kurang tepat sasaran. Diwarnai dengan perpecahan koalisi pada akhirnya pemerintah tetap menaikkan BBM meskipun salah satu dari anggota koalisinya PKS menolak dengan tegas. Bahkan aksi penolakan PKS sudah jauh ketika wacana penyesuaian harga BBM dicanangkan, PKS beralasan ini demi masyarakat dan mencegah terjadi inflasi secara tinggi akibat kenaikan harga BBM yang diikuti harga - harga lain dan menjelang masuknya bulan Ramadhan. Banyak pihak melihat sikap PKS bentuk dari pencitraan di tengah merosotnya elektabilitas partai karena kasus suap daging impor yang melibatkan mantan Presiden PKS Lutfi Hasan Ishaq, yang pada perkembangannya beberapa elite parpol juga diduga terlibat. Dari sanalah PKS mencoba untuk memperbaiki citra melalui spanduk penolakan kenaikan BBM di berbagai daerah di Indonesia.
Tak hanya karena kebijakan menaikkan tarif BBM, kebijakan BLSM sebagai bantuan dari pemerintah menyiasati kenaikan BBM dan kemungkinan besar diiringi kenaikan bahan pokok lainnya juga menimbulkan aroma politis sendiri. Bantuan Langsung Sementara Masyarakat atau yang diplesetkan menjadi “BALSEM” ini banyak yang kurang tepat sasaran. Menjelang pemilu presiden dan legislatif pemberian BLSM memang rawan dijadikan alat untuk meraih dukungan politik.
Imbas dari tahun puncak politik juga tampak dari sudah dimulainya pencitraan secara intens di publik baik yang melalui media massa maupun yang melalui media spanduk, banner, bendera di tempat - tempat umum. Dari sanalah sebenarnya lembaga yang terkait baik itu KPI yang mengawasi penyiaran di Indonesia harus membuat aturan bekerjasama dengan DPR RI dan KPU karena jika tidak dibuat aturan yang menyangkut publikasi ini bisa terkesan seenaknya dan akan ada pihak - pihak yang merasa dirugikan dari publikasi tersebut.
Bagaimanapun tahun 2013 merupakan tes kedewasaan masyarakat dalam berpolitik dan berdemokrasi secara baik. Jika di tahun 2013 dengan tingkat pemilihan - pemilihan baik di tingkat provinsi, kabupaten/kotamadya, hingga tingkat desa masih diwarnai kecurangan - kecurangan dan berujung konflik yang sifatnya horizontal bisa jadi alamat lebih parah akan terjadi di 2014. Pemerintah dan masyarakat sudah seharusnya bersinergi untuk melakukan upaya terbaik untuk menjaga ketentraman bersama, jangan sampai dari persoalan sederhana “pil - pil” dapat menyebabkan amputasi di salah satu pihak.