Refleksi HUT 336 Bojonegoro : Sejarah Yang Terlupakan

Memasuki bulan Oktober ada peristiwa bersejarah khususnya bagi masyarakat Kabupaten Bojonegoro. Memasuki bulan Oktober 2013 ini Kabupaten Bojonegoro genap berusia 336 tahun. Sebuah usia yang tentunya sangat tua berdasarkan peradaban manusia. Membuka sejarah lama, Bojonegoro 336 tahun belumnya ada nama Bojonegoro. Diawali dari kekalahan Kerajaan Mataram melawan VOC Belanda, pada akhirnya Mataram dipaksa menandatangani perjanjian politik pada tahun 1677 dimana isi dari perjanjian tersebut Mataram diharuskan menyerahkan wilayah kekuasaannya di pantai utara Jawa kepada VOC.

Jipang merupakan satu dari beberapa wilayah Mataram di pantai utara Jawa yang harus diserahkan ke VOC. Jipang yang merupakan cikal bakal Bojonegoro sebelumnya merupakan kadipaten yang kemudian dirubah menjadi Kabupaten pada tanggal 20 Oktober 1677 oleh pemerintahan Belanda kala itu, dengan Wedana Bupati Wedana Bupati Mancanegara Wetan, Mas Tumapel yang juga merangkap sebagai Bupati I yang berkedudukan di Jipang. Tanggal 20 Oktober 1677 inilah yang ditetapkan sebagai hari lahirnya Bojonegoro dan setiap tahunnya tanggal 20 Oktober selalu diidentikkan dengan peringatan hari jadi Kabupaten Bojonegoro. Kala itu terdapat tiga Kabupaten disekitar Jipang (Bojonegoro) yang belum ikut pemerintahan Belanda, tiga kabupaten itu adalah Kabupaten Mojoranu, Kabupaten Padangan, dan Kabupaten Baureno.

Lalu darimana sebenarnya nama Bojonegoro berasal? Setelah mendirikan Kabupaten Jipang yang merupakan cikal bakal Bojonegoro, Pemerintahan Belanda mendirikan wilayah tandingan dengan nama Rajekwesi dengan pusat pemerintahan di Ngumpakdalem. Diawali dari keinginan pemerintahan Belandan untuk menyatukan ketiga kabupaten di sekitar Bojonegoro tersebut, akhirnya terjadilah peperangan dimulai dari perang yang melibatkan Kabupaten Rajekwesi yang merupakan bentukan Belanda dengan Kabupaten Mojoranu. Hingga tahun 1827 daerah Rajekwesi dibawah pimpinan R.T. Joyonegoro dipenuhi peperangan dan pemberontakan. Hingga ketika pasukan Rajekwesi dibawah pimpinan R.T. Joyonegoro terdesak mereka meminta bantuan Kabupaten Sedayu., lalu dikirimlah pasukan dari Sedayu untuk membantu R.T. Joyonegoro menyerang Kabupaten Mojoranu. R.T. Sosrodilogo yang merupakan pimpinan pasukan kerjaan Mojoranu sekaligus putra Pateh Demang R. Sumosirjo yang menggantikan Bupati Mojoranu R. Sosrodiningrat.

Pada 3 Oktober 1828 pasukan Sosrodilogo menyerah kepada pemerintahan Belanda. Akhirnya R.T. Joyonegoro yang masih menjabat Bupati Rajekwesi merayakan kemenangan dengan menggelar pesta besar - besaran setelah berhasil mengalahkan pasukan Mojoranu. Dari sanalah R.T. Joyonegoro mengganti nama Rajekwesi menjadi Bojonegoro, Bojonegoro berasal dari kata Bojo yang berarti bersenang - senang, dan negoro yang berarti Negara. Jadi Bojonegoro dapat diartikan sebagai negara yang bersenang - senang atau berpesta. Setelah itu pemerintah Belanda mengangkat R.T. Joyonegoro sebagai Bupati Bojonegoro.

Sebagai Bupati “Bojonegoro” pertama akhirnya R.T. Joyonegoro memindahkan lokasi pusat pemerintahan dari sebelumnya di Ngumpakdalem ke utara di tempat yang sekarang. Namun dahulunya pusat pemerintahan Kabupaten Bojonegoro yang sekarang ini berada di utara Sungai Bengawan Solo, sebelum dipindahkan oleh Belanda.

Sejarah merupakan bagian dari peradaban manusia yang tak mungkin bisa dibohongi. Bertepatan dengan Hari Jadi Kabupaten Bojonegoro yang ke - 336 sudah sepatutnya generasi muda Bojonegoro mengetahui teori awal mula sejarah terbentuknya Bojonegoro. Hal ini supaya sejarah tidak terputus begitu saja dan hilang ditelan waktu.

Fasisme : Diawali dari Rasa Nasionalis Yang Tinggi

Italia berperang di pihak sekutu yang menang selama Perang Dunia I. Tetapi pada konferensi Perdamaian Paris, tuntutan utama Italia untuk mendapatkan wilayah tidak dipenuhi dan sebagai akibatnya banyak warga negara Italia dan para pemimpin politik sama - sama merasakan pengkhianatan internasional.

Sekitar tahun 1922, terdapat 600.000 pengangguran, di saat itulah keanggotaan Fasis Italia tumbuh dengan pesat, dan dalam bulan Oktober kaum fasis “berbaris menuju Roma” berakhir dengan penunjukkan Mussolini sebagai Perdana Menteri oleh raja. Dari sanalah garis besar struktur lembaga politik Italia berubah, dari republic Italia menjadi kediktatoran pribadi berdasarkan monopoli kekuasaan politik oleh Partai Fasis. Dari sanalah paham fasisme mulai tumbuh di Italia.

Bergeser ke Jerman, sama halnya dengan Italia pasca kekalahan perang dunia ke - I, kekalahan membuat wilayah - wilayah mereka harus rela dikuasai oleh sekutu. Keadaan ini memperbesar semangat kebencian internasional. Keadaan ini memunculkan kelompok ekstrimis yang terorganisir di Jerman sesudah perang terdapat partai National Socialist German Workers (NSDAP) atau “Nazi”, partai Nazi Jerman berasal dari dua suku kata pertama “nasional”. Tetapi Partai Nazi ternyata bukanlah sosialis muapun berdasarkan kelas pekerja Jerman, dan dibawah kepemimpinan Hitler ia mengerahkan militansinya kepada seluruh sektor masyarakat Jerman, dengan mengecualikan orang - orang Yahudi Jerman.

Didorong keberhasilan Mussolini di Italia sesudah perang, mencoba mengadakan kudeta di Munich pada tahun 1923. Namun upaya Hitler dan gerombolan kecil tersebut gagal, Hitler pun untuk sementara waktu mendekam di penjara. Ketika masa depresi di seantero dunia pada tahun 1929 dimulai termasuk Jerman yang terkena dampak perekonomian, nasib Nazi segera membaik. Ketika pengangguran di Jerman naik dari 2 juta menjadi 6 juta, keanggotaan Nazi dari 100.000 pada tahun 1928 menjadi 1,4 juta pada tahun 1932, dan pemilih partai Nazi tumbuh dengan angka mengejutkan sampai 5,5 juta pemilih di antara tahun 1928 dan 1930. Akhirnya pemerintah yang melemah berpaling kepada Hitler, yang ditunjuk sebagai Kanselir dalam bulan Januari 1933. Seperti yang terjadi di Italia, Hitler mengintimidasi oposisi politik dan merekayasa parlemen dan dukungan pemilih agar bisa menjadi diktator.

Keberhasilan Fasis di Italia dan Jerman dengan cepat diikuti oleh kudeta - kudeta fasis dan semi-fasis di Eropa dari Findalia sampa ke Yunani. Di Austria dalam bulan Maret 1933 dan di Bulgaria pada permulaan tahun 1934, lembaga - lembaga demokrasi yang lemah diganti oleh kediktatoran fasis. Di Spanyol pada tahun 1936, fasis dibawah Jenderal Francisco Franco memulai revolus militer yang berhasil melawan Republik Spanyol. Secara beruntut fasis menyebar pesat ke dunia, sejak tahun 1930 nama “fasis” juga diberikan kepada rezim - rezim militer, nasionalis, dan dictator di Asia (Jepang), Timur Tengah (Mesir), sub-Sahara Afrika (Ghana, Afrika Selatan), Amerika Latin (Argentina, Brazil, Paraguay) dan di masa yang lebih baru, Yunani (antara tahun 1967 dan 1974) dan Chili pada September 1973.

Lalu apa yang dinamakan fasisme? Carlton Cylmer mendefinisikan fasisme sebagai paham anti liberalism, anti komunisme, dan anti konservatisme. Ambisi dari paham fasis menciptakan negara totaliter dengan identitas tertentu yang berkuasa, tidak hanya mengendalikan perilaku para warga negara tetapi juga pikiran dan hatinya, dan memusnahkan yang lain.

Adapun cara berfungsinya fasisme berdasar pada pengagungan yang berlebihan terhadap suatu hal yang mendasar, mengandalkan mobilisasi massa dengan kontrol militer, kekerasan adalah satu-satu nya cara untuk mengimplementasikan kebijakan, tidak memberi tempat pada perempuan, regenerasi melalui generasi muda, dan pemimpin yang karismatik dan diktaktur

DAFTAR PUSTAKA

Carlton Clymer dkk, 2008. Pengantar Ilmu Politik. Jakarta : Raja Grafindo Persada

Komunisme : Sang Anak Dari Sosialisme

Komunisme dan anarkisme merupakan dua ideologi yang hampir sama, mempunyai cita - cita persamaan sosio-ekonomi dan politik, karena persamaan dasar ini dipahaminya penting bagi kebebasan individu. Persamaan mutlak sama dengan kebebasan mutlak. Setiap sistem pemerintahan yang mengesampingkan tuntutan cita - cita ini adalah tidak sah.

Namun, berbeda dengan anarkisme, komunisme tidak memandang semua bentuk pemerintahan dan organisasi politik sebagai sesuatu yang paling tidak dikehendaki oleh semangat manusia dan kebebasan yang utuh. Bahkan dalam masyarakat komunis yang paling sempurna, beberapa bentuk organisasi politik masih akan tetap diperlukan. Tetapi keabsahannya terletak pada persetujuan yang diberikan secara bebas dan partisipasi penuh sesama anggota masyarakat.

Komunisme juga lebih rinci daripada anarkisme di dalam menyerang akibat - akibat buruk dari pemilikan pribadi. Bagi kaum komunis, pemilikan pribadi tak dapat tidak akan membawa ketimpangan sosial, ekonomi, dan politik. Kalau kekayaan dan statis sosial tidak terbagi secara rata, kekuasaan politik juga demikian. Dan dimana ada ketimpangan, di situ pasti ada segelintir orang yang memeras dan menindas orang banyak. Oleh karena itu persyaratan penting bagi kebebasan individu ialah persamaan ekonomi.

Lalu bagaimana mencapai persamaan ekonomi? Dengan menghapuskan hak milik pribadii yang sumber - sumber pokoknya perlu bagi kehdupan. Hal ini bisa dilakukan dengan kekuatan tertentu atas tanah.

Komunisme erat kaitannya dengan ideologi marxisme dan sosialisme dimana dua ideologi tersebut merupakan induk dari ideologi komunisme ini. Salah satu tokoh yang berperan dari ideologi ini Karl Marx, Marx menanamkan dasar dari komunisme melalui ideologinya marxisme. Masyarakat komunis yang dicita-citakan oleh Marx merupakan masyarakat dimana tidak ada kelas sosial (classies society), dimana manusia dibebaskan dari keterikatannya kepada milik pribadi, dan dimana tidak ada ekpsloitasi penindasan serta paksaan. Selain Karl Marx, tokoh - tokoh ideologi komunisme ini seperti Fredrich Engels, Vladimir Lenin, Josef Stalin, Mao Zedong, Ho Ch Minh, serta Polpot.

Perkembangan komunisme tak bisa dilepaskan dari Revolusi Rusia di tahun 1917, berakhirnya perang dunia ke II dengan ditandai pemberontakan revolusioner di berbagai belahan dunia.

Adapun negara yang menganut ideologi komunisme memiliki ciri-ciri sistem politik antara lain : satu partai negara, demokrasi yang tersentral di pemerintah pusat, negara yang memiliki peran sangat kuat di segala sektor, pemilu yang sangat terbatas dan terkontrol. Karena negara mempunyai peran yang begitu kuat hak politik masyarakat pun amat minim dan bahkan sangat terbatas.

Dari segi ekonomi negara yang menganut ideologi komunisme semua kepemilikan kekayaan dimiliki oleh negara, swasta dan masyarakat tidak berhak sebagai pemilik individu. Negara kemudian membagikan secara merata kekayaan tersebut. Selain penguasaan oleh negara satu ciri lagi dari sistem ekonomi yaitu perencanaan yang terpusat. Sebagai efek dari sistem politik yang dikontrol oleh negara, maka perencanaan pembangunan dan sebagainya dilakukan oleh pusat.

Sama halnya dengan moyangnya komunisme, yaitu marxisme dan sosialisme, memang ideologi dapat menjanjikan sebagai pemberi keadilan bagi masyarakat. Dimana hak milik pribadi begitu minim di dalamnya. Namun disisi lain control yang pemerintah yang sangat kuat dan minimnya hak politik dari masyarakat rentan memunculkan penguasaaan absolut dan rentan menimbulkan  penyalahgunaan penguasaan jika tidak adanya control juga dari masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Carlton Clymer dkk, 2008. Pengantar Ilmu Politik, Jakarta : Raja Grafindo Persada

Miriam Budiarjo, 2008. Pengantar Ilmu Politik, Jakarta : Gramedia Pustaka Utama

Ideologi Anarkisme : Kebebasan Tanpa Penguasa

Kerusuhan Haymarket di Chicago tahun 1886, pembunuhan terhadap Presiden William McKinley tahun 1901, dan kejadian - kejadian menggemparkan lainnya yang berkenaan dengan kekerasan yang bersifat anarki di sekitar abad kedua puluh telah meninggalkan kesan bahwa kaum anarkis adalah orang yang berambut panjang, berjanggut kasar, hingar-bingar dan menggenggam bom di tangannya. Penekanan kekerasan dalam ideologi yang bersifat anarki barangkali sebagiannya bisa dikaitkan dengan Mikhail Bakunin (1814-1876), yang terlahir dari keluarga aristokrat Rusia tetapi yang kemudian percaya bahwa kebebasan individu yang sepenuhnya hanya bisa diwujudkan setelah negara dan lembaga - lembaga penopangnya dapat dihancur-leburkan..

Secara harfiah anarkisme berasal dari kata Yunani anarchy, yang secara harfiah berarti tidak mempunyai pemerintahan. Menurut Kropotkin, anarkisme adalah ajaran yang bertujuan untuk pembebasan masyarakat dari dominasi politik dan ekonomi dari eksploitasi oleh dorongan non-atau langsung tindakan pemerintah.

Ideologi anarkisme ini terkait Pangkal tolak  pemikiran anarkisme sesungguhnya sederhana saja, meski kata itu mengandung makna pengrusakan. Satu - satunya wewenang yang mempunyai kekuatan moral dan keabsahan adalah wewenang yang oleh setiap individu diberikan kepada dirinya. Tak seorang pun yang bisa dipaksa untuk melakukan suatu tindakan kecuali tindakan yang berasal dari kemauannya sendiri.

Menurut konsep Rosseau tentang kedaulatan rakyat, para anarkis abad kedua puluh di Prancis (dihubungkan dengan majalah Le Monde Libertaire dan La Liberation) berpendapat bahwa hak individu untuk mengatur dirinya sendiri tidaklah boleh dikesampingkan, dan tidak dapat pula diwakilkan. Pelaksanaan hukum bisa saja diwaklkan, tetapi tidak di dalam pembuatannya. Pembuatan peraturan dan kebijakan adalah hak istimewa setiap individu, karena merekalah yang mempunyai kepentingan dan kebutuhan. “Setiap warga negara adalah pengatur dirinya sendiri”, mungkin merupakan ciri yang paling lebar dari posisi kaum anarkis[1].

Yang dikatakan anarkisme tentang anarkisme ia nama yang diberikan kepada prinsip teori kehidupan dan perilaku di mana masyarakat dipahami tanpa pemerintah - harmoni dalam masyarakat seperti yang diperoleh, tidak dengan penyerahan hukum, atau dengan ketaatan kepada otoritas apapun, tetapi dengan perjanjian bebas, conlcuded antara berbagai kelompok, teritorial dan profesional, bebas dibentuk demi produksi dan konsumsi, seperti juga untuk kepuasan berbagai tak terbatas kebutuhan dan aspirasi makhluk beradab. "

Ideologi anarkisme terkenal dengan tokoh - tokohnya seperti William Godwin, Pierre Joseph Proudhon, Michael Bakunin, dan Piotr Kropotkin.

·         William Godwin (1756 – 1836) terkenal melalui buku nya „Enquiry Concerning Political Justice“ (1773), yang berbicara tentang gerakan-gerakan anarkisme melawan pemerintah, hukum, kepemilikan dan institusi-institusi negara.

·         Pierre Joseph Proudhon (1809 – 1865) orang pertama yang menyebut diri nya sebagai „anarkis“ terkenal melalui essay nya „Property is Theft“ and „Property is Freedom“ pada tahun 1840.

·         Michael Bakunin (1814 – 1876) terkenal melalui kritiknya terhadap Marxism, Freedom without socialism is privileg and injustice but Socialism without freedom is slavery and brutality“

·         Peter Kropotkin (1842 – 1921) ahli geografi yang mencoba memberikan dasar akademis kepada teori anarkisme

Pergerakan ideologi anarkisme di dunia diawali pergerakannya di eropa ketika revolusi budak pada jaman antik / kuno, perjuangan para petani di Eropa, perjuangan pekerja tambang pada revolusi  Inggris, perjuangan kaum buruh pada revolusi Perancis, perjuangan perlawanan terhadap pemerintah di Spanyol. Pergerakan anarkisme merambah hingga ke benua Amerika dan Asia, pada perlawanan terhadap penguasa di Rusia, revolusi di Meksiko, revolusi di Jepang, pergerakan di Cina, dan perlawanan terhadap kolonialisasi Inggris di India[2].

Bagi Kropotkin dan paham anarki pada umumnya, kelestarian spesies binatang dan kemajuan sosial manusia tergantung pada gotong royong dan kerja sama. Manusia tidak bisa bebas kalau mereka hanya mengejar kepentingan saja, kecuali akan saling terkam[3].

Ideologi anarkisme bisa dikatakan merupakan ideologi ekstrim yang mana penganut ideologi menghendaki kebebasan dalam setiap tindakan individu tanpa adanya penguasa yang berkuasa. Menurut opini penulis, anarkisme bukan sebuah solusi untuk memperoleh hak - hak politik yang tepat serta hak - hak kesejahteraan karena bagaimanapun dalam suatu kelompok atau golongan teta harus ada satu sosok yang dihormati dan memimpin kelompok dan golongan tersebut.

---

[1] Carlton Clymer dkk, Pengantar Ilmu Politik (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2008), hlm 108

[2] Collin Ward, Anarchism: A Very Short Introduction (Oxford : Oxford University Press, 2004)

[3] Carlton Clymer dkk, op. cit.; h. 109

DAFTAR PUSTAKA

Carlton Clymer dkk, 2008. Pengantar Ilmu Politik, Jakarta : Raja Grafindo Persada

Collin Ward, 2004. Anarchism: A Very Short Introduction, Oxford : Oxford University Press

Pelajaran Rekaysa Politik Pada Tingkat SMA Untuk Meningkatkan Partisipasi Politik

Tahun 2014 merupakan salah satu tahun yang bersejarah dari dinamika perpolitikan negara ini. Bagaimana tidak di tahun tersebut Indonesia mempunyai hajatan demokrasi yang besar yaitu pemilu legislatif dan pemilu presiden. Pemilihan umum legislatif rakyat dituntut untuk memilih wakil - wakilnya dari tingkat DPRD Kabupaten/Kotamadya, DPRD Provinsi, DPR RI,dan DPD (Dewan Perwakilan Daerah) yang akan dilaksanakan pada tanggal 9 April 2014. Sedangkan Pemilihan umum Presiden ini rakyat dituntut memilih Presiden Indonesia untuk masa jabatan 2015-2019.

Jika mengacu pada perkembangan perpolitikan setahun menjelang pemilu 2014 dilaksanakan, terlebih ketika tahun 2013 sudah memasuki bulan Juli. Dinamika perpolitikan Indonesia semakin dinamis, setiap saat ada perubahan cepat yang terjadi di sistemnya. Terlebih lagi di tahun 2013 ini banyak daerah di Indonesia menggelar hajatan pemilu. Meskipun dengan level yang berbeda, dimulai dari Pilkades di tingkat pedesaan, Pemilukada Bupati atau Walikota, hingga pilgub pilihan Gubernur. Semua proses itu tentu mengharuskan masyarakat untuk terus belajar mengenali setiap sosok calon yang akan muncul di pertarungan politik.

Ironisnya partisipasi masyarakat justru semakin menurun dari pemilu sebelumnya. Berdasarkan data yang bersumber dari Lingkaran Survey Indonesia, partisipasi politik pada pemilu 1999 mencapai 90%, pemilu 2004 mencapai 80%, dan menurun menjadi 70% pada pemilu 2009 lalu. Memang ini terjadi dikarenakan ada sebab yang mendukung, pertama karena kepercayaan masyarakat sendiri kepada partai - partai politik yang ada sudah hilang. Kedua, karena beberapa oknum dari pejabat yang dipilih dari proses politik banyak yang terkena kasus korupsi, bahkan hingga berkaitan dengan nilai moralitas. Menonton film porno ketika sidang paripurna atau berperan dalam video asusila dengan “perempuan simpanan” misalnya. Ketiga, karena kurangnya pengetahuan masyarakat tentang proses politik yang ada, misalnya dampak money politik.

Menjelang pemilu 2014 ini, perkembangan dunia perpolitikan kita yang semakin carut marut membuat mindset masyarakat utamanya dari kalangan kaum muda terhadap politik jadi semakin acuh. Hal ini tentu dapat meningkatkan tingkat golput bagi para pemilih pemula pada pemilu 2014 mendatang.

Pemilih pemula merupakan kelompok pemuda yang baru mendapat hak memilih untuk pertama kalinya. Secara psikologis, pemilih pemula memiliki karakteristik yang berbeda dengan orang -orang tua pada umumnya. Pemuda diidentikkan dengan sikap kritis, mandiri, independen, anti status quo atau tidak  puas dengan kemapanan, pro perubahan dan sebagainya. Karakteristrik itu cukup kondusif  untuk  membangun  komunitas  pemilih  cerdas  dalam  pemilu  yakni  pemilih  yang  memiliki pertimbangan rasional dalam menentukan pilihannya.  Misalnya karena integritasnya, track record-nya atau program kerja yang ditawarkan.

Dikarenakan  belum  punya  pengalaman  memilih  dalam  pemilu, pemilih  pemula  perlu mengetahui dan memahami berbagai hal yang terkait dengan pemilu. Misalnya untuk apa pemilu  diselenggarakan,  apa  saja  tahapan  pemilu,  siapa  saja  yang  boleh  ikut  serta  dalam  pemilu,  bagaimana  tatacara  menggunakan  hak  pilih  dalam  pemilu  dan  sebagainya. Pertanyaan  itu  penting  diajukan  agar  pemilih  pemula menjadi  pemilih  cerdas  dalam menentukan pilihan politiknya di setiap pemilu.

Jumlah pemilih pemula pun juga termasuk tinggi dalam setiap gelaran pemilunya. Diperkirakan, dalam setiap pemilu, jumlah pemilih pemula sekitar 20-30%  dari  keseluruhan  jumlah  pemilih  dalam  pemilu.  Pada  Pemilu  2004,  jumlah  pemilih pemula sekitar 27 juta dari 147 juta pemilih. Pada  Pemilu 2009 sekitar 36 juta pemilih dari 171 juta pemilih. Data BPS 2010: Penduduk usia 15-19 tahun: 20.871.086 orang, usia 20-24  tahun:  19.878.417  orang.  Dengan  demikian,  jumlah  pemilih  muda  sebanyak  40.749.503 orang. Jumlah itu diperkirakan kian bertambah  pada pemilu 2014 dengan presentase  30% dari jumlah pemilih.

Jika dicermati memang jumlah yang begitu besar tersebut amat sangat mempengaruhi hasil dari pemilu sendiri. Untuk itu potensi pemilih pemula ini perlu dimanfaatkan sebagai potensi melakukan perubahan dengan menentukan pilihan yang terbaik sesuai dengan hati nurani pada pemilu 2014. Namun sayangnya tidak dipungkiri situasi perpolitikan nasional saat ini yang menyebabkan mindset kaum muda terhadap politik terkesan “jelek” dan cenderung apatis.

Selama ini di tingkat pendidikan SMA sederajat, pengenalan tentang politik dan seluk beluknya dimasukkan ke dalam Pendidikan Kewarganegaraan (PKN). Namun dalam pelajaran tersebut hanya diajarkan mengenai demokrasi dan proses pelaksanaannya dalam pemilu, itupun hanya sekedar teori.

Hal ini tentu membuat mindset pemuda mengenai politik belum sepenuhnya terisi. Rekayasa politik merupakan penggabungan antara teori yang selama ini diajarkan di mata pelajaran PKN dengan realita perpolitikan di lapangan yang sesuai prosedur. Rekayasa politik ini tidak hanya sekedar diajarkan bagaimana kaum pelajar memilih ketika pemilu, tapi dia juga disimulasikan menjadi objek yang dipilih, bisa tingkat legislatif maupun eksekutif.

Kami memberikan konsep mengenai pelajaran ini. Pertama, simulasi pemilu yang diberikan mengenai teori dan praktek pencoblosan. Kedua, simulasi tentang parlementer. Dalam teori ini pelajar diajarkan apa itu fungsi dan tugas legislasi. Simulasi dalam bentuk parlementer ini bisa dalam sekup sederhana misalkan rapat komisi hingga rapat paripurna. Ketiga, simulasi politik sebagai pengambil kebijakan di tingkat eksekutif, misalnya sebagai menteri bahkan Presiden, dengan permasalahan sederhana terlebih dahulu, misalnya cara pengambilan keputusan.

Kami akan memberikan salah satu ilustrasi, jika satu ruangan ada 30 pelajar. Maka simulasi dalam hal pengambil kebijakan, ada yang berperan sebagai Presiden satu orang, menteri 4 orang, 10 orang sebagai legislatif, 5 orang berasal dari yudikatif, 10 orang rakyat yang masih terbagi 2 orang pengusaha atau dari swasa, serta 8 orang masyarakat biasa. Adapun sistematika, kami ambil salah satu permasalahan sederhana yaitu pengambilan keputusan terkait kebijakan parkir yang ada di sekitar sekolah, atau terkait pengelolaan sampah. Pengambilan kebijakan ini, dikaji di tingkat legislasi dan dalam pengambilan kebijakan tersebut masyarakat turut berpartisipasi dalam bermusyawarah, sedangkan pihak swasta berpartisipasi dalam pengadaan peralatan dan fasilias penunjang bekerjasama dengan pihak pemerintahan.

Dari legislasi ini kemudian akan dibawa ke ranah eksekutif, dimana dengan pendapat antara legislasi dan eksekutif dilakukan. Sehingga pada akhirnya pemerintah melalui kepala pemerintahan memutuskan suatu kebijakan terhadap kebijakan parkir dan pengelolaan sampah. Kajian permasalahan dalam lingkup terkecil di sekitarnya, kemudian direkayasa menggunakan sistem negara membuat para pemuda utamanya yang menjadi pemilih pemula tahu bagaimana sistem kerja pemerintahan dan lobi - lobi politik yang bermoral dan baik dilakukan.

Proses inilah yang nantinya akan dipelajari oleh mereka, menciptakan kesadaran berpolitik dengan menempatkan “rekayasa” dirinya menjadi bagian dari pihak pengambil kebijakan untuk masyarakat. Kami berpikir dengan karakteristik anak muda yang cenderung bersikap reformis dengan membuka setiap hal baru yang positif akan berdampak bagi perkembangan politik di Indonesia ke depan.

Diharapkan dari pelajaran rekayasa politik sejak dini ini para pemuda kita paham tentang apa itu politik. Secara langsung pula nantinya mereka akan mengerti mengapa harus berpartisipasi dalam kegiatan politik, dan apa resikonya jika antipati terhadap politik. Dari kegiatan sederhana sejak dini ini bagaimana dicamkan bahwa tidak selamanya politik itu kotor seperti yang terjadi di realita lapangan akhir - akhir ini. Sehingga tujuan dari politik sebagaimana dikatakan filsuf Yunani Plato yaitu sebagai penyelenggara kesejahteraan bersama.

Menjemput Ridho-Mu

Dalam sunyi ku menghadap
Dalam suka ku bersimpuh
Dalam duka ku mengeluh
Padamu Ya Rabb..
Sosok Tuhan Penguatku
Penerang di setia;p jalan hidup
Di bulan ini ku jemput ridho-Mu
Ketika jiwa yang lelah
Ketika hati yang sedang amarah
Ketika semua masalah bercampur menjadi satu
Dan aku masih terus mengabdi pada-Mu
Meneruskan segala langkah kaki yang telah ku ukir
Meski dengan segala noda
Ku kan berusaha untuk menjadi seorang hamba-Mu
Hamba yang selalu bersimpuh
Dan menjadi hamba pencari ridho-Mu
Di bulan penuh berkah ini
Ku jalani sisa umurku untuk-Mu
Dengan segala manfaat yang ku kirim
Izinkan hamba-Mu terus bersimpuh saat ini dan seterusnya
Tuk mencari ridho-Mu...

Bojonegoro, 12 Juli 2013, 09.52
Kantor KPUD Bojonegoro

2013, Tahun Puncak Politik Indonesia

Tahun 2013 menjadi tahun yang mungkin diibaratkan mendidihnya suhu politik di negeri ini. Bagaimana tidak di tiga bulan pertama fenomena – fenomena politik dibumbui dengan factor hukum begitu kental menggerus. Jika ibarat sebuah film drama tahun 2013 ini merupakan salah satu puncak klimaks dari konflik yang terjadi di belantika perpolitikan di Indonesia.

Mengawali pergantian tahun ke 2013 publik dihebohkan dengan aroma perpecahan di Partai non parlemen yang lolos klarifikasi peserta Pemilu 2014 Partai Nasdem. Dimana Hary Tanoesudibjo yang merupakan tokoh sentral di partai berlambang matahari ini mengundurkan diri di akhir tahun disusul oleh beberapa kader lainnya mulai dari sekjen partai hingga Ketua DPD Nasdem Jawa Timur. Sontak goyangan politik Bos MNC Grup ini mengundang banyak Tanya di benak public, apa yang terjadi di internal Partai Nasdem ini. Di saat peperangan akan segera dimulai mereka justru turun mesin ketika ditinggal sejumlah tokoh sentralnya.

Tak berapa lama kemudian kembali parpol peserta Pemilu 2014 PKS menjadi sorotan public ketika Presidennya Lutfi Hasan Ishaq ditetapkan KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) menjadi tersangka kasus dugaan suap kuota impor daging sapi. PKS yang semula gencar mengusung konsep kejujuran pun bobol juga. Publik pun heran dan dibuat tak percaya dengan apa yang selama ini telah dijual oleh PKS. Belum lagi kemungkinan posisi Menteri Pertanian Suswono yang berasal dari PKS juga rentan terseret di pusaran arus, serta anak dari Dewan Majelis Tinggi PKS Hilmi Aminnudin Ridwan Hakim. Beruntung, usai Lutfi Hasan Ishaq memutuskan mundur sebagai Presiden PKS usai ditetapkan sebagai tersangka, respon cepat langsung diambil oleh Majelis Tinggi PKS dengan menetapkan Anis Mata yang sebelumnya duduk sebagai Sekjen PKS dan Wakil Ketua DPR RI sebagai Presiden PKS, otomatis Anis pun memutuskan mundur sebagai Wakil Ketua DPR RI. Dibawah pimpinan Anis Mata PKS langsung memprogramkan bersih – bersih besar – besaran untuk menjaga integritas partai.

Bergeser ke bulan 2 Februari dimana public dibuat geger dengan bocornya draf surat perintah penyidikan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum sebagai tersangka kasus dugaan penerimaan gratifikasi suap mobil Toyota Harrier oleh PT Adhi Karya selaku perusahaan pemenang tender proyek pembangunan sport centre di Desa Hambalang, Kabupaten Bogor. Sebelum kasus sprindik ini bocor, Ketua Majleis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono telah meminta Anas focus untuk mengurusi urusan hukumnya meskipun saat itu Anas belum memiliki status apa – apa. Pada akhirnya bom waktu itu meletusnya juga tepat pada hari Jum’at tanggal 22 Februari KPK menetapkan Anas sebagai tersangka. Usai ditetapkan sebagai tersangka Anas merespon dengan memberikan keterangan sekaligus pidato pengunduran dirinya pada sehari setelahnya dan memberikan keterangan ini baru halaman pertama. Sontak pidato di Kantor DPP Demokrat itu mengundang teka teki bahwa Anas mengetahui seluk beluk aliran dana Hambalang bahkan mungkin juga kasus Bail Out Bank Century.

Berbeda dengan PKS ketika Presidennya ditetapkan sebagai tersangka, langusng mengganti pucuk pimpinannya, Partai Demokrat terkesan lambat dan sseakan santai jalan di tempat dalam memutuskan pucuk pimpinan. Memang keputusan ini tak lepas dari pertimbangan Sang Ketua Majelis Tinggi Partai SBY yang memang memilih untuk berhati – hati dan tidak berani mengambil resiko besar dalam setiap keputusannya.

Selain dinamika di tiga parpol tersebut, masih ada dinamika perpolitikan di daerah. Dimana pada tahun 2013 ini beberapa daerah menggelar pilihan gubernur hingga pilihan bupati atau walikota. Dari beberapa daerah tersebut yang sudah menyelenggarakan pesta demokrasinya Jawa Barat merupakan salah satunya. Minggu, 24 Februari jutaan masyarakat Jawa Barat memilih pemimpinnya. Hal yang menari dari pilkada Jawa Barat ini ada 3 selebritis yang turut berpartisipasi di dalamnya, Rieke Dyah Pitaloka atau yang akrab dengan “Si Oneng” pada sinetron Bajaj Bajuri maju sebagai calon Gubernur berpasangan dengan Teten Masduki, Dede Yusuf yang merupakan actor dan yang masih menjabat Wakil Gubernur maju sebagai Cagub berpasangan dengan Leks Lasmana, dan sang incumbent Ahmad Heryawan yang berpasangan dengan Aktor senior Deddy Mizwar yang melejit dengan sinetron Para Pencari Tuhan.

Tercatat beberapa daerah Provinsi yang memiliki penduduk besar mengadakan hajatan demokrasinya di tahun yang sama, Bali, Jawa Tengah, Sumatera Selatan, hingga nanti Jawa Timur dan beberapa provinsi lain juga menggelar hajatan pesta demokrasinya tahun ini. Di tingkat kabupaten/kotamadya tercatat lebih banyak, seperti Kabupaten Kudus, Kota Malang, Kota Bandung, Kabupaten Jombang, dan lain - lain. Bahkan tak hanya di tingkat kabupaten/kota hajatan demokrasi juga menyebar sampai ke tingkat desa, tercatat di provinsi Jawa Timur saja serentak diselenggarakan di daerah Kabupaten Malang, Kota Batu, Kabupaten Lamongan, Kabupaten Sampang dan lain - lain. Pergolakan politik di tingkat daerah inilah yang terakumulir secara nasional sebagai sebuah langkah menuju tahun 2014.

Belum lagi jika melihat kebijakan pemerintahan yang menaikkan harga BBM dengan dalih penyesuaian APBN terhadap subsidi yang dikeluarkan negara kepada masyarakat yang kurang tepat sasaran. Diwarnai dengan perpecahan koalisi pada akhirnya pemerintah tetap menaikkan BBM meskipun salah satu dari anggota koalisinya PKS menolak dengan tegas. Bahkan aksi penolakan PKS sudah jauh ketika wacana penyesuaian harga BBM dicanangkan, PKS beralasan ini demi masyarakat dan mencegah terjadi inflasi secara tinggi akibat kenaikan harga BBM yang diikuti harga - harga lain dan menjelang masuknya bulan Ramadhan. Banyak pihak melihat sikap PKS bentuk dari pencitraan di tengah merosotnya elektabilitas partai karena kasus suap daging impor yang melibatkan mantan Presiden PKS Lutfi Hasan Ishaq, yang pada perkembangannya beberapa elite parpol juga diduga terlibat. Dari sanalah PKS mencoba untuk memperbaiki citra melalui spanduk penolakan kenaikan BBM di berbagai daerah di Indonesia.

Tak hanya karena kebijakan menaikkan tarif BBM, kebijakan BLSM sebagai bantuan dari pemerintah menyiasati kenaikan BBM dan kemungkinan besar diiringi kenaikan bahan pokok lainnya juga menimbulkan aroma politis sendiri. Bantuan Langsung Sementara Masyarakat atau yang diplesetkan menjadi “BALSEM” ini banyak yang kurang tepat sasaran. Menjelang pemilu presiden dan legislatif pemberian BLSM memang rawan dijadikan alat untuk meraih dukungan politik.

Imbas dari tahun puncak politik juga tampak dari sudah dimulainya pencitraan secara intens di publik baik yang melalui media massa maupun yang melalui media spanduk, banner, bendera di tempat - tempat umum. Dari sanalah sebenarnya lembaga yang terkait baik itu KPI yang mengawasi penyiaran di Indonesia harus membuat aturan bekerjasama dengan DPR RI dan KPU karena jika tidak dibuat aturan yang menyangkut publikasi ini bisa terkesan seenaknya dan akan ada pihak - pihak yang merasa dirugikan dari publikasi tersebut.

Bagaimanapun tahun 2013 merupakan tes kedewasaan masyarakat dalam berpolitik dan berdemokrasi secara baik. Jika di tahun 2013 dengan tingkat pemilihan - pemilihan baik di tingkat provinsi, kabupaten/kotamadya, hingga tingkat desa masih diwarnai kecurangan - kecurangan dan berujung konflik yang sifatnya horizontal bisa jadi alamat lebih parah akan terjadi di 2014. Pemerintah dan masyarakat sudah seharusnya bersinergi untuk melakukan upaya terbaik untuk menjaga ketentraman bersama, jangan sampai dari persoalan sederhana “pil - pil” dapat menyebabkan amputasi di salah satu pihak.